Pada 22 April 2026, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang membawa perubahan signifikan dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet tetap dipertahankan, terdapat pengetatan kriteria bagi wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas ini.
Menurut ketentuan terbaru, wajib pajak badan berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT) selain perseroan perorangan, firma, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) tidak lagi berhak menggunakan tarif PPh Final UMKM. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik firm splitting, yaitu pemecahan kegiatan usaha ke dalam beberapa entitas guna menjaga omzet masing-masing tetap di bawah batas Rp4,8 miliar agar tetap dapat memanfaatkan tarif final 0,5%.
Reformasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memperketat kriteria penerima fasilitas PPh Final, diharapkan insentif pajak dapat dinikmati oleh pelaku usaha yang benar-benar memenuhi karakteristik UMKM. Selain itu, kebijakan ini mendorong pelaku usaha untuk memperkuat administrasi dan tata kelola usaha mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian nasional.
Bagi wajib pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%, mereka diwajibkan untuk menerapkan mekanisme perpajakan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menuntut peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang lebih kompleks, namun di sisi lain membuka peluang bagi mereka untuk memanfaatkan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan lainnya yang disediakan oleh pemerintah.
Secara keseluruhan, penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan, serta berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian Indonesia.