Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatus
PENG - 22/PJ.09/2026 KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN MASA TRANSISI IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINSITRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025 PENG 2026 Berlaku
PENG - 21/PJ.09/2026 KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN MASA TRANSISI IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025 PENG 2026 Berlaku
ND - 3/PJ/PJ.09/2026 KEBIJAKAN PELAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1447 HIJRIAH DAN PADA BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2025 ND 2026 Berlaku
ND - 178/PJ/PJ.03/2022 Pengakuan Objek Pajak Dividen, Pengenaan Tarif PPh Pasal 26, dan Perlakuan Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebagai Akibat Selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan Nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman ND 2022 Berlaku
PENG - 9/PJ.09/2022 KEBIJAKAN PELAYANAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPH BADAN TAHUN PAJAK 2021 DAN PENETAPAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022 PENG 2022 Berlaku
ND-93/PJ/PJ.03/2020 Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan PPh atas Dividen Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja ND 2020 Berlaku
S - 3288/WPJ.04/2020 PENEGASAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PPH DIVIDEN PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA SDJP 2020 Berlaku
KEP - 599/PJ/2019 PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 KEPDJP 2019 Berlaku
PENG - 05/PJ.09/2019 PENGUNGGAHAN KEMBALI DOKUMEN LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPH BADAN YANG GAGAL DITERIMA SISTEM E-FILING PENG 2019 Berlaku
KEP - 425/PJ/2019 PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 KEPDJP 2019 Berlaku
SE - 06/PJ/2019 PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) SERTA LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN DAN/ATAU LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN SEDJP 2019 Berlaku
KEP - 178/PJ/2018 PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 KEPDJP 2018 Berlaku
SE - 04/PJ/2018 PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) SERTA LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN DAN/ATAU LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN SEDJP 2018 Berlaku
S - 45/PJ.02/2018 PENEGASAN ATAS PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 SDJP 2018 Berlaku
KEP - 178/PJ/2017 PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 KEPDJP 2017 Berlaku
S - 150/PJ.03/2017 PENEGASAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERKAIT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA (SPH) UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK SDJP 2017 Berlaku
KEP - 15/PJ/2017 DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh, PPN DAN PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2017 KEPDJP 2017 Berlaku
S - 103/PJ.08/2016 PENGHITUNGAN CEPAT DATA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh YANG BELUM DIREKAM DI TPT ONLINE SDJP 2016 Berlaku
S - 105/PJ.08/2016 PENETAPAN WP TERDAFTAR WAJIB SPT TAHUNAN PPh PER 31 DESEMBER 2015 SDJP 2016 Berlaku
SE - 09/PJ/2016 PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPh) SEDJP 2016 Berlaku
KEP - 01/PJ/2016 DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh, PPN DAN PPnBM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2016 KEPDJP 2016 Berlaku
KEP - 191/PJ/2015 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/PJ/2015 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh, PPN DAN PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2015 KEPDJP 2015 Berlaku
SE - 56/PJ/2015 PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR SE-09/PJ.42/1997 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENERIMAAN MANFAAT ASURANSI JIWA (SERI PPH UMUM NOMOR 47) SEDJP 2015 Berlaku
SE - 30/PJ/2015 PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (SPT TAHUNAN PPh BADAN) TAHUN PAJAK 2014 SEDJP 2015 Berlaku
S - 101/PJ.08/2015 PENETAPAN WP TERDAFTAR WAJIB SPT TAHUNAN PPh PER 31 DESEMBER 2014 SDJP 2015 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.