Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatus
SE - 18/PJ.52/1996 PPN ATAS PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN (SERI PPN 33-95) SEDJP 1996 Berlaku
SE - 20/PJ.52/1996 CARA PENGISIAN SPT MASA PPN PKP TOKO EMAS YANG JUGA BERTINDAK SEBAGAI PEDAGANG ECERAN UNTUK BARANG-BARANG LAIN (PENYEMPURNAAN KE-3 SURAT EDARAN SERI PPN 23-95) SEDJP 1996 Berlaku
SE - 19/PJ.53/1996 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH/DANA PINJAMAN LUAR NEGERI (SERI PPN 34 - 95) SEDJP 1996 Berlaku
S - 167/MK.04/1996 PERPANJANGAN MASA TRANSISI PEMBERIAN FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPnBM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU SMK 1996 Berlaku
S - 1268/PJ.52/1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPn BM ATAS IMPOR COOLING SDJP 1996 Berlaku
S - 1266/PJ.51/1996 KETERLAMBATAN PENYETORAN PPN KARENA PERUBAHAN JADUAL KLIRING SDJP 1996 Berlaku
S - 1256/PJ.51/1996 PENJELASAN MENGENAI PENGENAAN PPn BM ATASKENDARAAN BERMOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK ANGKUTAN BARANG SDJP 1996 Berlaku
S - 1250/PJ.51/1996 RESTITUSI PPn BM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN CARA SEWA SDJP 1996 Berlaku
S - 1255/PJ.51/1996 PEMBEBASAN PPn BM ATAS PEMBELIAN TAKSI SDJP 1996 Berlaku
S - 1220/PJ.51/1996 TEMPAT PENGAJUAN RESTITUSI PPN SDJP 1996 Berlaku
S - 1217/PJ.5/1996 FASILITAS PENANGGUHAN PPN DALAM MASA TRANSISI SDJP 1996 Berlaku
S - 121/PJ.51/1996 PERLAKUAN PPN DALAM RANGKA RUILTSLAG SDJP 1996 Berlaku
SE - 17/PJ.52/1996 PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN (PENYEMPURNAAN KE-2 SURAT EDARAN SERI PPN 22-95) SEDJP 1996 Berlaku
SE - 16/PJ.51/1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMA PULUH TIGA IKAPI) SEDJP 1996 Berlaku
S - 1200/PJ.531/1996 PPN ATAS JASA DRILLING SDJP 1996 Berlaku
S - 1196/PJ.532/1996 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DAN KEWAJIBAN PKP DALAM KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM SDJP 1996 Berlaku
S - 1168/PJ.52/1996 PENGENAAN PPN ATAS JASA DISTRIBUSI SDJP 1996 Berlaku
S - 1164/PJ.51/1996 RESTITUSI PPn BM YANG BUKTI PUNGUT PPn BM-NYA HILANG SDJP 1996 Berlaku
S - 1163/PJ.51/1996 PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPn BM SDJP 1996 Berlaku
S - 1160/PJ.532/1996 PERSETUJUAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN PPN PD PASAR JAYA SDJP 1996 Berlaku
S - 1161/PJ.531/1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR ATAS MESIN-MESIN YANG DIPEROLEH DARI BANTUAN IBRD SDJP 1996 Berlaku
S - 1137/PJ.51/1996 PENGKREDITAN PPN IMPOR YANG MENGGUNAKAN NPWP KANTOR PUSAT SDJP 1996 Berlaku
S - 1139/PJ.531/1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PPN, PPn BM, DAN PPh ATAS PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA MEDIS RUMAH SAKIT AL-ISLAM BANDUNG SDJP 1996 Berlaku
S - 88/PJ.32/1996 PERMOHONAN FASILITAS BEBAS BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPn BM SERTA PPh PASAL 22 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH SDJP 1996 Berlaku
SE - 15/PJ.531/1996 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPN ATAS PESAWAT TELEPON SELULAR OLEH PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULAR (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 32-95) SEDJP 1996 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.