Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatus
SE - 019/PP/2020 PEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-018/PP/2020 SEPP 2020 Berlaku
SE - 017/PP/2020 PENGHENTIAN SEMENTARA LAYANAN ADMINISTRASI SECARA TATAP MUKA (MELALUI HELPDESK/DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG) DI PENGADILAN PAJAK MULAI TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020 S.D. 25 SEPTEMBER 2020 SEPP 2020 Berlaku
39/KM.10/2020 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 22 SEPTEMBER 2020 KMK 2020 Berlaku
SE - 016/PP/2020 PEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-015/PP/2020 SEPP 2020 Berlaku
127/PMK.02/2020 TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08) PMK 2020 Berlaku
94 TAHUN 2020 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN ASISTEN PENILAI PAJAK PPres 2020 Berlaku
SE - 015/PP/2020 PENUNDAAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN KARENA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA SEPP 2020 Berlaku
PER - 09/BC/2020 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR PERBC 2020 Berlaku
PER - 08/BC/2020 TATA LAKSANA EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA PERBC 2020 Berlaku
PER - 10/BC/2020 PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA PERBC 2020 Berlaku
642 TAHUN 2020 HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021 KBM 2020 Berlaku
71 TAHUN 2020 KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) PMP 2020 Berlaku
PENG - 11/PJ.09/2020 IMPLEMENTASI NASIONAL APLIKASI E-FAKTUR DESKTOP VERSI 3.0 PENG 2020 Berlaku
126/PMK.010/2020 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK SIROP FRUKTOSA PMK 2020 Berlaku
PENG - 10/PJ.09/2020 BATAS WAKTU PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 BAGI WAJIB PAJAK BADAN PENG 2020 Berlaku
38/KM.10/2020 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 09 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 15 SEPTEMBER 2020 KMK 2020 Berlaku
125/PMK.010/2020 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KERTAS KORAN DAN/ATAU KERTAS MAJALAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020 PMK 2020 Berlaku
86 Tahun 2020 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH PG 2020 Berlaku
37/KM.10/2020 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 02 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 08 SEPTEMBER 2020 KMK 2020 Berlaku
122/PMK.05/2020 TATA CARA PENGALIHAN DAN PENGEMBALIAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PMK 2020 Berlaku
KEP - 389/PJ/2020 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2020-2024 KEPDJP 2020 Berlaku
120/PMK.07/2020 PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PMK 2020 Berlaku
394/KMK.02/2020 BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI TAHUN ANGGARAN 2020 KMK 2020 Berlaku
121/PMK.07/2020 BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 PMK 2020 Berlaku
123/PMK.03/2020 BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA PMK 2020 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.