Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
07/IMK.01/1985 KEWAJIBAN MEMASUKAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) BAGI PEJABAT/PEGAWAI DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEJABAT/PEGAWAI BUMN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN IMK 1985 Berlaku —
SE - 61/PJ.31/1985 PERMOHONAN UNTUK MENETAPKAN SPPB YANG DIKELUARKAN BULOG SEBAGAI FAKTUR PAJAK SEDJP 1985 Berlaku —
KEP - 424/PJ.4/1985 TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI PAJAK KEPDJP 1985 Berlaku —
S - 3116/PJ.3/1985 PERMOHONAN UNTUK MENETAPKAN SPPB YANG DIKELUARKAN BULOG SEBAGAI FAKTUR PAJAK SDJP 1985 Berlaku —
S - 972/PJ.8/1985 BEBERAPA PERTANYAAN MASALAH NPWP (NPWP SERI 35) SDJP 1985 Berlaku —
824/KMK.04/1985 TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN ANGSURAN/PEMBAYARAN PAJAK MELALUI BANK KMK 1985 Berlaku —
S - 957/PJ.BT5/1985 MASALAH BERKAITAN DENGAN NPWP DAN KOMPUTERISASI SDJP 1985 Berlaku —
SE - 82/PJ.12/1985 PERMINTAAN DATA-DATA/INFORMASI PERPAJAKAN OLEH INSTANSI LAIN SEDJP 1985 Berlaku —
SE - 36/PJ.2/1985 SPT TAHUNAN PPh 1985 SEDJP 1985 Berlaku —
SE - 35/PJ.21/1985 PENGERTIAN KEBENARAN YURIDIS FORMAL (SERI PPh SPT - 06) SEDJP 1985 Berlaku —
KWT-01/PJ.153/X-1985 PENGADAAN FORMULIR SK 1985 Berlaku —
S - 1821/PJ.21/1985 JAWABAN PERTANYAAN DARI DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM SDJP 1985 Berlaku —
SE - 06/PJ.65/1985 PENGGUNAAN MICROFILM SEDJP 1985 Berlaku —
SE - 34/PJ.24/1985 IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN OPERASI PERMINYAKAN. (SERI PPh PASAL 22-15) SEDJP 1985 Berlaku —
S - 214/PJ.65/1985 PENGGUNAAN MICRO FILM SDJP 1985 Berlaku —
SE - 33/PJ.24/1985 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR DARI IMPORTIR KEPADA INDENTOR SEDJP 1985 Berlaku —
SE - 32/PJ.2/1985 PENANGANAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN KARYAWAN YANG MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA "CRASH PROGRAM" SEDJP 1985 Berlaku —
815/KMK.012/1985 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 458/KMK.012/1984 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DE KMK 1985 Berlaku —
812/KMK.04/1985 TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI KMK 1985 Berlaku —
S - 1105/MK.012/1985 BONUS-BONUS YANG DIBAYAR OLEH KONTRAKTOR KEPADA PERTAMINA SDJP 1985 Berlaku —
S - 1112/MK/1985 PERSYARATAN KHUSUS BAGI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI SMK 1985 Berlaku —
S - 1111/MK/1985 SUMBANGAN (DONATION) YANG DILAKUKAN KONTRAKTOR SMK 1985 Berlaku —
S - 1110/MK/1985 PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA GIRO SMK 1985 Berlaku —
819/KMK.01/1985 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK/PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN OKTOBER, NOPEMBER DAN DESEMBER 1985 KMK 1985 Berlaku —
KEP - 382/PJ.4/1985 JADWAL WAKTU TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK KEPDJP 1985 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.