LKLucky KartantoKantor Konsultan Pajak
Konsultasi Sekarang
Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatus
S - 686/PJ.32/1986 PEMUSATAN TEMPAT TERHUTANG PPN SDJP 1986 Berlaku
S - 681/PJ.32/1986 PERSETUJUAN SENTRALISASI PEMBAYARAN PPN DARI PT. XYZ SDJP 1986 Berlaku
S - 666/PJ.32/1986 DASAR PENGENAAN PAJAK DALAM TATA NIAGA SEMEN SDJP 1986 Berlaku
104/KMK.04/1986 PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN KMK 1986 Berlaku
S - 547/PJ.3/1986 PENGEMBALIAN PUNGUTAN PPN DAN PPn ATAS BARANG MEWAH KEPADA KEDUTAAN BESAR INDIA SDJP 1986 Berlaku
S - 546/PJ.3/1986 PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) SDJP 1986 Berlaku
SE - 06/PJ.21/1986 PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MEMBERIKAN KEPUTUSAN MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI SURAT TAGIHAN PAJAK SEDJP 1986 Berlaku
91/KMK.04/1986 PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1986 KMK 1986 Berlaku
84/KMK.04/1986 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI KMK 1986 Berlaku
S - 159/MK.01/1986 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS RUMAH-RUMAH DINAS SMK 1986 Berlaku
9 TAHUN 1986 PENUNJUKAN KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK DARI PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN PEME KEPRES 1986 Berlaku
KEP - 151/PJ.2/1986 PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MEMBERIKAN KEPUTUSAN MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI SURAT TAGIHAN PAJAK KEPDJP 1986 Berlaku
SE - 08/PJ.3/1986 PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN (SERI BM-5) SEDJP 1986 Berlaku
SE - 04/PJ.3/1986 PPN ATAS PERUSAHAAN VULKANISIR BAN (SERI PPN - 67) SEDJP 1986 Berlaku
SE - 05/PJ.3/1986 BEA METERAI ATAS FAKTUR POLISI KENDARAAN BERMOTOR (SERI BM - 03) SEDJP 1986 Berlaku
SE - 06/PJ.3/1986 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA METERAI (SERI BM-04) SEDJP 1986 Berlaku
S - 377/PJ.33/1986 BEA METERAI ATAS FAKTUR POLISI KENDARAAN BERMOTOR SDJP 1986 Berlaku
S - 381/PJ.31/1986 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA METERAI SDJP 1986 Berlaku
S - 380/PJ.32/1986 PPN ATAS PENYIAPAN LAHAN SDJP 1986 Berlaku
S - 376/PJ.32/1986 PELAKSANAAN TATA USAHA/ADMINISTRASI PPN SDJP 1986 Berlaku
SE - 03/PJ.3/1986 PERUBAHAN TARIF BEA METERAI VIDE UU NOMOR 13 TAHUN 1985 (SERI BM-02) SEDJP 1986 Berlaku
S - 366/PJ.3/1986 BEA METERAI ATAU FAKTUR POLISI KENDARAAN BERMOTOR SDJP 1986 Berlaku
S - 145/PJ.21/1986 NPWP WAJIB LP2P YANG BUKAN WAJIB PAJAK PPh ATAU PKk SDJP 1986 Berlaku
SE - 03/PJ.2/1986 RALAT BUKU PETUNJUK CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1985 WAJIB PAJAK BADAN KOPERASI (SERI PPh SPT-07) SEDJP 1986 Berlaku
S - 84/PJ.22/1987 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1986 SDJP 1986 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.