Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatus
S - 21/PJ.3/1986 RALAT FORMULIR 1485 P DAN 1485 B/P (SERI PPN-73) SDJP 1986 Berlaku
KEP - 22/PJ.BT5/1986 PENETAPAN JENIS, KODE, WARNA DAN BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG (KHUSUS GIRO POS) SERTA BUKU PENUNTUN KHUSUS CARA PENGISIANNYA KEPDJP 1986 Berlaku
S - 588/PJ.23/1986 BENTUK-BENTUK FORMULIR UNTUK BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 21. (SERI PPh PASAL 21-25) SDJP 1986 Berlaku
SE - 04/PJ.5/1986 PENJELASAN TENTANG BUKTI PERMULAAN ADANYA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEDJP 1986 Berlaku
S - 1212/PJ.3/1986 BEA METERAI ATAS BUKTI PENGAMBILAN SIMPEDES SDJP 1986 Berlaku
S - 1130/PJ.32/1986 PERMOHONAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KANTOR PUSAT JAKARTA SDJP 1986 Berlaku
SE - 17/PJ.3/1986 PAJAK PENJUALAN (PPn) ATAS BARANG MEWAH KELOMPOK KENDARAAN BERMOTOR JENIS KOMBI DAN MINIBUS (SERI PPN - 71) SEDJP 1986 Berlaku
S - 1032/PJ.3/1986 PEMUNGUTAN BEA METERAI OLEH BENDAHARAWAN SDJP 1986 Berlaku
218/KMK.04/1986 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 432/KMK.04/1984 TANGGAL 11 MEI 1984 TENTANG BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN FAKTUR PAJAK KMK 1986 Berlaku
KEP - 18/PJ/1986 TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BEA MASUK, PPN DAN PPn BARANG MEWAH SERTA PPh PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG MELALUI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO KBD 1986 Berlaku
S - 978/PJ.32/1986 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR SDJP 1986 Berlaku
S - 977/PJ.32/1986 PPN DAN PPn BM SEBAGAI TAMBAHAN HARGA PEROLEHAN BARANG IMPOR SDJP 1986 Berlaku
S - 429/PJ.24/1986 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPORTIR KEPADA INDENTOR SDJP 1986 Berlaku
164/KMK.04/1986 TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA UNTUK PEMBAYARAN OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK DARI PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN PE KMK 1986 Berlaku
KWT-7/PJ.21/1986 PENYAMPAIAN SPT PPh ORANG PRIBADI BAGI ORANG-ORANG INDONESIA YANG BERADA DI LUAR NEGERI SK 1986 Berlaku
SE - 13/PJ.21/1986 PDM FISKAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 SEDJP 1986 Berlaku
SE - 11/PJ.3/1986 PETUNJUK MENGENAI PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN (SERI BM - 06) SEDJP 1986 Berlaku
S - 801/PJ.32/1986 PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PPN A.N. PT. XYZ SDJP 1986 Berlaku
KEP - 04/PJ.3/1986 PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN KEPDJP 1986 Berlaku
SE - 10/PJ.22/1986 RALAT BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1985 WAJIB PAJAK BADAN BUKAN KOPERASI (SERI PPh SPT-10) SEDJP 1986 Berlaku
SE - 08/PJ.23/1986 PENERAPAN TARIF EFFEKTIF RATA-RATA UANG PESANGON DAN BAGIAN TAHUN PAJAK (SERI PPh PASAL 21 - 23) SEDJP 1986 Berlaku
S - 767/PJ.3/1986 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KONTRAK GARUDA ENGINE TEST FACILITY SDJP 1986 Berlaku
120/KMK.012/1986 PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.: 457/KMK.012/1984 TANGGAL 21 MEI 1984 KMK 1986 Berlaku
S - 717/PJ.3/1986 BEA METERAI ATAS SURAT PERJANJIAN/KONTRAK SDJP 1986 Berlaku
SE - 07/PJ.21/1986 PERIHAL HALAMAN 4 DAN 5 BUKU PETUNJUK CARA PENGISIAN SPT PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS TAHUN 1985 (1770) SEDJP 1986 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.