LKLucky KartantoKantor Konsultan Pajak
Konsultasi Sekarang
Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatus
206/KMK.04/1987 TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATA USAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN KORAN KMK 1987 Berlaku
SE - 12/PJ.21/1987 RALAT PETUNJUK PENGISIAN KPL.PL.7 SEDJP 1987 Berlaku
SE - 13/PJ.21/1987 EFFEKTIVITAS PEMBAYARAN MASA PPh SEDJP 1987 Berlaku
S - 414/MK.01/1987 PENGENAAN PPN ATAS BATUBARA SMK 1987 Berlaku
S - 735/PJ.32/1987 PPN ATAS KEGIATAN DATA ENTRY KEDALAM PITA MAGNETIK SDJP 1987 Berlaku
185/KMK.04/1987 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TERHUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN BAKU UNTUK TRANSFUSI DARAH OLEH MARKAS BESAR PALANG MERAH INDONESIA KMK 1987 Berlaku
187/KMK.04/1987 TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG MODAL OLEH PENGUSAHA TERTENTU KMK 1987 Berlaku
S - 726/PJ.32/1987 PPN ATAS BARANG YANG DIBUAT DI PULAU BATAM SDJP 1987 Berlaku
SE - 11/PJ.22/1987 PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PENYELESAIAN KEBERATAN PPh MENURUT PASAL 25 JO PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 SEDJP 1987 Berlaku
SE - 10/PJ.21/1987 BUKU-BUKU REGISTER SEDJP 1987 Berlaku
S - 163/PJ.2/1987 PENYELESAIAN TUNGGAKAN PERMOHONAN BANDING SDJP 1987 Berlaku
SE - 09/PJ.22/1987 PEMBEBASAN PPh TERHADAP ADB DI JAKARTA (SERI PPh UMUM - 20) SEDJP 1987 Berlaku
S - 637/PJ.3/1987 PENGENAAN PPN ATAS BATUBARA SDJP 1987 Berlaku
S - 148/PJ.22/1987 PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP ADB DI JAKARTA SDJP 1987 Berlaku
KWT-01/PJ.2/1987 TANDA TERIMA SPT. PPh. 1986 DAN PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK SK 1987 Berlaku
S - 143/PJ.21/1987 WAJIB PAJAK YANG TIDAK/TERLAMBAT MEMBERITAHUKAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN 1986 SDJP 1987 Berlaku
S - 556/PJ.32/1987 PENJELASAN PASAL 1 HURUF d UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 SDJP 1987 Berlaku
KEP - 10/PJ.3/1987 PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MENGURANGKAN ATAU MENGHAPUSKAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 36 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 KEPDJP 1987 Berlaku
KEP - 11/PJ.3/1987 PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN WAJIB PAJAK MENGENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 KEPDJP 1987 Berlaku
KEP - 12/PJ.3/1987 PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MEMBETULKAN SURAT KETETAPAN PAJAK- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 KEPDJP 1987 Berlaku
SE - 11/PJ.BT5/1988 TATA CARA PENELITIAN SPT PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PEMERIKSAAN BERDASARKAN KRITERIA SELEKSI SEDJP 1987 Berlaku
SE - 62/PJ.31/1987 PENYELESAIAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI STP PPN DAN PPn.BM SEDJP 1987 Berlaku
SE - 08/PJ.23/1987 WEWENANG KIP DOMISILI DAN KIP LOKASI UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 34) SEDJP 1987 Berlaku
S - 114/PJ.23/1987 BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PENGISIAN SPT 1770-C BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ABRI (SERI PPh PASAL 21 - 32) SDJP 1987 Berlaku
S - 401/PJ.3/1987 PENYELESAIAN PPN YANG TERHUTANG ATAS PEMBANGUNAN PROYEK COLD ROLLING MILL SDJP 1987 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.