Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
KWT-115/PJ.43/1995 SURAT KAWAT SK 1995 Berlaku —
KWT-114/PJ.43/1995 SURAT KAWAT SK 1995 Berlaku —
KEP - 32/PJ./1995 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI KEPDJP 1995 Berlaku —
S - 521/PJ.54/1995 TAX CLEARANCE ATAS NAMA PT. XYZ SDJP 1995 Berlaku —
S - 517/PJ.53/1995 PENYAMPAIAN BERKAS PERMOHONAN BEBAS PAJAK ATAS NAMA PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN BUDAYA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS INDONESIA SDJP 1995 Berlaku —
S - 520/PJ.51/1995 PPN ATAS UANG MUKA SDJP 1995 Berlaku —
S - 511/PJ.51/1995 PENELITIAN RESTITUSI PPn BM PT. XYZ SDJP 1995 Berlaku —
S - 516/PJ.52/1995 JAWABAN PERMASALAHAN DI KPP BUKITTINGGI SDJP 1995 Berlaku —
S - 512/PJ.51/1995 PENGUSAHA ROKOK NON K-1000 SEBAGAI PKP SDJP 1995 Berlaku —
KEP - 29/PJ/1995 RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-29/PJ/1995 TANGGAL 30 MARET 1995 TENTANG REPLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN KEPDJP 1995 Berlaku —
SE - 06/PJ.301/1995 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA, PPn BM DAN PPh SEDJP 1995 Berlaku —
S - 509/PJ.51/1995 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SDJP 1995 Berlaku —
S - 28/PJ.313/1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh BADAN TERHADAP YAYASAN SDJP 1995 Berlaku —
S - 29/PJ.313/1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh BADAN TERHADAP YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN "NARWASTU" SDJP 1995 Berlaku —
S - 484/PJ.51/1995 PPN ATAS PENYERAHAN TANAH MATANG/TANAH SIAP BANGUN SDJP 1995 Berlaku —
S - 470/PJ.53/1995 PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM SDJP 1995 Berlaku —
S - 471/PJ.54/1995 INFORMASI PEB SDJP 1995 Berlaku —
S - 465/PJ.51/1995 RESTITUSI PPn BM SDJP 1995 Berlaku —
S - 463/PJ.51/1995 PPn BM ATAS PICK UP SDJP 1995 Berlaku —
SE - 13/PJ.24/1995 REPLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN SEDJP 1995 Berlaku —
SE - 18/PJ.6/1995 KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH SEDJP 1995 Berlaku —
SE - 50/A/62/0495 PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH SEDA 1995 Berlaku —
S - 434/PJ.5/1995 PENANGGUHAN PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU SDJP 1995 Berlaku —
S - 62/PJ.1011/1995 PUNGUTAN PPh PASAL 26 ATAS DRAWING FEE SDJP 1995 Berlaku —
147/KMK.04/1995 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 599/KMK.04/1994 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA KMK 1995 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.