Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
SE - 36/PJ.4/1995 PENGIRIMAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 5) SEDJP 1995 Berlaku
SE - 37/PJ.4/1995 PENEGASAN TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PPh BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 6) SEDJP 1995 Berlaku
SE - 31/PJ.52/1995 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN EMAS BATANGAN YANG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH SERTA ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN (SERI PPN 23-95) SEDJP 1995 Berlaku
S - 106/PJ.23/1995 PPh BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI SDJP 1995 Berlaku
S - 86/PJ.313/1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 26 SDJP 1995 Berlaku
S - 85/PJ.32/1995 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PROYEK JALAN TOL TANJUNG PRIOK-PLUIT SDJP 1995 Berlaku
S - 87/PJ.33/1995 PEMOTONGAN PPh ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI SDJP 1995 Berlaku
SE - 35/PJ.4/1995 PENEGASAN LEBIH LANJUT ATAS DIVIDEN DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 16) SEDJP 1995 Berlaku
SE - 30/PJ.51/1995 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH DUA IKAPI) SEDJP 1995 Berlaku
S - 84/PJ.313/1995 AMORTISASI DARI BIAYA PENDIRIAN PERUSAHAAN SDJP 1995 Berlaku
S - 83/PJ.313/1995 PERMOHONAN KEADILAN A.N. PT. XYZ SDJP 1995 Berlaku
S - 252/PJ.43/1995 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN THT -TASPEN SDJP 1995 Berlaku
S - 80/PJ.32/1995 PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PPN YANG LEBIH SDJP 1995 Berlaku
SE - 34/PJ.4/1995 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS (SERI PPh UMUM NOMOR 15) SEDJP 1995 Berlaku
S - 1194/PJ.53/1995 PETUNJUK PENYELESAIAN ADMINISTRASI PENYAMPAIAN SPT MASA PPN SDJP 1995 Berlaku
S - 76/PJ.32/1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN TAMBAK BERIKUT RUMAH SEDERHANA DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK OLEH PEMBORONG DALAM RANGKA PROGRAM TAMBAK INTI RAKYAT (TIR) SDJP 1995 Berlaku
S - 77/PJ.32/1995 PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN JASA DI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM SDJP 1995 Berlaku
275/KMK.014/1995 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS, DAN SEPTEMBER 1995 KMK 1995 Berlaku
S - 1164/PJ.51/1995 PENJELASAN BUTIR 3.5. SE-01/PJ.51/1995 SDJP 1995 Berlaku
S - 1163/PJ.51/1995 PPN ATAS AIR BERSIH YANG DISALURKAN MELALUI PIPA SDJP 1995 Berlaku
S - 1161/PJ.52/1995 PPN ATAS PEDAGANG ECERAN SDJP 1995 Berlaku
272/KMK.04/1995 MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KMK 1995 Berlaku
273/KMK.04/1995 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III (TIGA), IV (EMPAT), V (LIMA), VI (ENAM) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/KMK.04/1993 TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERA KMK 1995 Berlaku
274/KMK.04/1995 PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 644/KMK.04/1994 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KMK 1995 Berlaku
S - 1157/PJ.53/1995 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PERSEWAAN PESAWAT DARI LUAR NEGERI SDJP 1995 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.