Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
S - 1636/PJ.51/1995 PENGENAAN PPN ATAS TELOR TETAS SDJP 1995 Berlaku
S - 1630/PJ.51/1995 PERMOHONAN PENCABUTAN PENGUSAHA KENA PAJAK SDJP 1995 Berlaku
S - 1626/PJ.51/1995 PPn BM KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN PLAT DASAR WARNA HITAM SDJP 1995 Berlaku
KEP - 69/PJ./1995 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI KERTAS DI DALAM NEGERI KEPDJP 1995 Berlaku
KEP - 70/PJ./1995 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI KEPDJP 1995 Berlaku
SE - 41/PJ.4/1995 SURAT SETORAN PAJAK "FINAL" UNTUK PENYETORAN PPh PASAL 22 YANG DIPUNGUT OLEH BULOG, PERTAMINA, DAN BADAN USAHA YANG BERGERAK DIBIDANG PREMIX (SERI PPh PASAL 22 NO. 3) SEDJP 1995 Berlaku
SE - 42/PJ.45/1995 PELIMPAHAN WEWENANG DIRJEN PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEDJP 1995 Berlaku
SE - 14/PJ.7/1995 PENEGASAN PEMERIKSAAN KETERKAITAN (SERI PEMERIKSAAN - 86) SEDJP 1995 Berlaku
S - 1615/PJ.51/1995 PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL SDJP 1995 Berlaku
S - 1594/PJ.51/1995 PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL SDJP 1995 Berlaku
S - 1593/PJ.51/1995 PPN ATAS PENYERAHAN GULA PASIR DARI PABRIKAN GULA PASIR KEPADA PENYALUR MELALUI BULOG/DOLOG SDJP 1995 Berlaku
S - 1573/PJ.51/1995 PENANGGUHAN PPN DAN PPn BM ATAS PROYEK PELISTRIKAN SWASTA SDJP 1995 Berlaku
SE - 39/PJ.51/1995 PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BKP TERTENTU DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 14-95) SEDJP 1995 Berlaku
S - 1572/PJ.53/1995 PERMOHONAN PENJELASAN PPN/PPN BM ATAS PEMBANGUNAN IRD RSUD DR SOETOMO SURABAYA (BANTUAN HIBAH JEPANG) SDJP 1995 Berlaku
S - 1564/PJ.53/1995 PPN ATAS JASA PERSEWAAN RUANGAN SDJP 1995 Berlaku
S - 1563/PJ.52/1995 PENERAPAN PASAL 2 AYAT (4) KUP (PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN) KEPADA PEDAGANG ECERAN DILOKASI TERTENTU SDJP 1995 Berlaku
S - 1562/PJ.52/1995 PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI CABANG-CABANG SDJP 1995 Berlaku
S - 1547/PJ.51/1995 FASILITAS PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SEKTOR SWASTA SDJP 1995 Berlaku
S - 116/PJ.33/1995 SKB PPh ATAS HIBAH TANAH DAN BANGUNAN YANG MENJADI AGUNAN BANK SDJP 1995 Berlaku
S - 117/PJ.33/1995 PENEGASAN PPh PASAL 23 ATAS SEWA BUS/MINIBUS UNTUK ANTAR JEMPUT KARYAWAN SDJP 1995 Berlaku
KEP - 68/PJ./1995 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-20/PJ./1995 TENTANG JADUAL WAKTU TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK KEPDJP 1995 Berlaku
SE - 22/PJ.21/1995 HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 1994/1995 SEDJP 1995 Berlaku
SE - 36/PJ.51/1995 PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15-95) SEDJP 1995 Berlaku
SE - 38/PJ.51/1995 JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95) SEDJP 1995 Berlaku
SE - 37/PJ.53/1995 PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP ANGGOTA ASPERINDO DAN ANGGOTA GAFEKSI DAN PENGUKUHAN MENJADI PENGUSAHA KENA PAJAK SEDJP 1995 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.