Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
SE - 35/PJ.51/1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMAPULUH TUJUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-5 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) SEDJP 1996 Berlaku
S - 160/PJ.32/1996 PENJELASAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 572/KMK.01/1989 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-250/PJ.52/1991 SDJP 1996 Berlaku
S - 162/PJ.312/1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN THT SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1995 DARI PENGENAAN PPh PASAL 21 FINAL SDJP 1996 Berlaku
S - 2274/PJ.51/1996 PERLAKUAN PPN ATAS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SDJP 1996 Berlaku
S - 2273/PJ.51/1996 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PPN IMPOR SDJP 1996 Berlaku
SE - 32/PJ.4/1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI. (SERI PPh UMUM NO. 37) SEDJP 1996 Berlaku
SE - 34/PJ.54/1996 RESTITUSI PPN YANG DIAJUKAN PERMOHONANNYA OLEH PKP EKSPORTIR TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28-95) SEDJP 1996 Berlaku
S - 158/PJ.32/1996 PERMOHONAN PENYETORAN PPN KELUARAN SDJP 1996 Berlaku
S - 159/PJ.312/1996 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 SDJP 1996 Berlaku
S - 2211/PJ.54/1996 RESTITUSI PPN SDJP 1996 Berlaku
S - 149/PJ.32/1996 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMAKAIAN INTERN SDJP 1996 Berlaku
S - 2189/PJ.54/1996 TEMPAT PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SDJP 1996 Berlaku
SE - 04/PJ.33/1996 PEMBAYARAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEDJP 1996 Berlaku
SE - 14/PJ.24/1996 PEMBERIAN KODE MAP DAN KODE SETORAN UNTUK PPH FINAL ATAS PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP DAN PERUBAHAN KODE MAP ATAS PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT SEDJP 1996 Berlaku
70 TAHUN 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK KEPRES 1996 Berlaku
55 TAHUN 1996 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PP 1996 Berlaku
56 TAHUN 1996 SENJATA API DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PP 1996 Berlaku
S - 148/PJ.32/1996 PPN ATAS PENYERAHAN BKP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 (2) HURUF d UU NOMOR 11 TAHUN 1994 SDJP 1996 Berlaku
S - 147/PJ.32/1996 PPN ATAS PENYERAHAN BKP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 (2) HURUF d UU NOMOR 11 TAHUN 1994 SDJP 1996 Berlaku
64 TAHUN 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA KEPRES 1996 Berlaku
65 TAHUN 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK KEPRES 1996 Berlaku
66 TAHUN 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL KEPRES 1996 Berlaku
67 TAHUN 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK KEPRES 1996 Berlaku
S - 2146/PJ.532/1996 PPN ATAS JASA PENYEDIAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SDJP 1996 Berlaku
S - 2144/PJ.532/1996 JASA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA SDJP 1996 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.