Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatus
S - 53/PJ.513/2000 PEMBEBASAN PPn BM UNTUK KENDARAAN TAKSI SDJP 2000 Berlaku
S - 46/PJ.532/2000 PPN ATAS JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT MAUPUN LAUT/SUNGAI SDJP 2000 Berlaku
S - 39/PJ.52/2000 PPN ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR SDJP 2000 Berlaku
S - 22/PJ.32/2000 PERMOHONAN PENJELASAN DAN PENEGASAN TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS FAKTUR PAJAK MASUKAN DAN PPh TRANSISI PENGGABUNGAN SDJP 2000 Berlaku
S - 36/PJ.54/2000 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MASUKAN (RESTITUSI PPN) SDJP 2000 Berlaku
S - 35/PJ.54/2000 PERMOHONAN PENGKREDITAN PPN MASUKAN SDJP 2000 Berlaku
KM-000001/KE.09/2000 PENCAIRAN JAMINAN BANK ATAU CUSTOMS BOND YANG DIJAMINKAN UNTUK PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN ATAS BARANG DAN BAHAN ASAL IMPOR YANG DIIMPOR OLEH : DUREE TIMBER INDONESIA, PT KMK 2000 Berlaku
S - 26/PJ.532/2000 PPN ATAS JASA PENYELENGGARAAN KURSUS SDJP 2000 Berlaku
S - 10/PJ.32/2000 TANGGAPAN ATAS KONSEP KEPUTUSAN BERSAMA DJLK DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENGENAI PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIBAYAR OLEH PENGUSAHA SUMBERDAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK SDJP 2000 Berlaku
S - 10/PJ.532/2000 PPN ATAS JASA KEPELABUHANAN SDJP 2000 Berlaku
S - 004/PJ.311/2000 SKB PPN DAN PPN BM SDJP 2000 Berlaku
S - 04/PJ.52/2000 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS IMPOR VIDEO BANTUAN DARI UNEP SDJP 2000 Berlaku
S - 02/PJ.52/1999 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS IMPOR BARANG BANTUAN DARI ABC SDJP 2000 Berlaku
S - 67/PJ.513/2000 PERMOHONAN RESTITUSI PPn BM KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ANGKUTAN UMUM SDJP 2000 Berlaku
S - 03/PJ.52/1999 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS IMPOR FULLCREAM MILKPOWDER BANTUAN DARI ABC SDJP 2000 Berlaku
S - 144/PJ.512/2000 SURAT KETERANGAN BEBAS PPn BM SDJP 2000 Berlaku
S - 380/PJ.332/1999 PPN JASA PSIKOLOGI SDJP 1999 Berlaku
SE - 20/PJ.531/1999 PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI KEPADA KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING (KPS) DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN KONTRAKTOR KONTRAK OPERASI BERSAMA (KOB) DI BIDANG PANAS BUMI SEDJP 1999 Berlaku
S - 379/PJ.32/1999 TANGGAPAN ATAS KONSEP KEPUTUSAN BERSAMA DJLK DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENGENAI PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIBAYAR OLEH PENGUSAHA SUMBERDAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK SDJP 1999 Berlaku
SE - 18/PJ.51/1999 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDELAPAN PULUH SATU IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-34 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) SEDJP 1999 Berlaku
SE - 17/PJ.51/1999 PENGENAAN PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR TERHITUNG MULAI 1 JULI 1999 (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 10-95) SEDJP 1999 Berlaku
S - 2650/PJ.513/1999 RULING PAJAK MASUKAN PPN UNTUK MASA JANUARI DAN FEBRUARI 1998 SDJP 1999 Berlaku
S - 359/PJ.313/1999 PPN DAN PPh ATAS JASA TRAINING & SEMINAR SDJP 1999 Berlaku
SE - 11/PJ.24/1999 PENYEMPURNAAN PENGISIAN NOTA PERHITUNGAN PPN (KP.PPN/NP-95) SEDJP 1999 Berlaku
S - 314/PJ.32/1999 PENGISIAN FORMULIR FAKTUR PAJAK PPN SDJP 1999 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.