LKLucky KartantoKantor Konsultan Pajak
Konsultasi Sekarang
Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
SE - 04/PJ.6/1999 PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN DAFTAR PENELITIAN ADMINISTRASI PEMENUHAN KEWAJIBAN BPHTB SEDJP 1999 Berlaku —
22/KMK.01/1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KMK 1999 Berlaku —
SE - 01/PJ.41/1999 KEWAJIBAN PEMENUHAN PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG JUMLAH BRUTONYA KURANG DARI Rp. 60.000.000,00 SEDJP 1999 Berlaku —
S - 09/PJ.313/1999 PERATURAN PERPAJAKAN SDJP 1999 Berlaku —
25/KMK.014/1999 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 SAMPAI DENGAN 24 JANUARI 1999 KMK 1999 Berlaku —
KEP - 13/PJ./1999 PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PENGGANTI LAMPIRAN FORMULIR 1721 A-1 DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721) KEPDJP 1999 Berlaku —
SE - 03/PJ.1012/1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UKRAINA (SERI P3B NO. 8) SEDJP 1999 Berlaku —
23/KMK.05/1999 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR TIN PLATE KMK 1999 Berlaku —
24/KMK.05/1999 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR I SECTION DAN H SECTION KMK 1999 Berlaku —
21/KMK.01/1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/KMK.04/1998 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK PUSAT, TATA CARA DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK KMK 1999 Berlaku —
SE - 02/PJ.24/1999 PENYESUAIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 FINAL ATAS BUNGA SIMPANAN KOPERASI (KP. PPh 2.7/BP-96) SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 03/PJ.6/1999 INVENTARISASI PEGAWAI TEKNIS PENDATAAN DAN PENILAIAN SEDJP 1999 Berlaku —
S - 07/PJ.32/1999 PENJELASAN TERHADAP OBYEK PPN DAN PPh PASAL 22 SDJP 1999 Berlaku —
7 TAHUN 1999 KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DIBIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU KEPRES 1999 Berlaku —
S - 05/PJ.313/1999 PERNYATAAN KEBERATAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS THR SDJP 1999 Berlaku —
SE - 02/PJ.1012/1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UZBEKISTAN (SERI P3B NO. 7) SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 01/PJ.21/1999 PELAYANAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 02/PJ.6/1999 PENJELASAN MENGENAI APLIKASI SISMIOP ATAS PROGRAM PENILAIAN UNTUK DBKB STANDAR SEDJP 1999 Berlaku —
S - 30/PJ.332/1999 PERMOHONAN PENJELASAN IMBALAN BUNGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 27A UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1994 SDJP 1999 Berlaku —
16/KMK.014/1999 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 JANUARI 1999 KMK 1999 Berlaku —
SE - 01/PJ.8/1999 PEMASANGAN SPANDUK PERPAJAKAN DAN PELAYANAN SPT TAHUNAN PPh SEDJP 1999 Berlaku —
15/KMK.05/1999 PENGHAPUSAN SISA PITA CUKAI LAMA YANG SUDAH TIDAK TERPAKAI KMK 1999 Berlaku —
KEP - 01/PJ.6/1999 TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STB), SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR (SKBKB), SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKBKBT), D KEPDJP 1999 Berlaku —
SE - 01/PJ.6/1999 KOMPILASI PERMASALAHAN BPHTB DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIANNYA SEDJP 1999 Berlaku —
S - 04/PJ.313/1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP ORGANISASI INTERNASIONAL SDJP 1999 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.