LKLucky KartantoKantor Konsultan Pajak
Konsultasi Sekarang
Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
89/KMK.01/1999 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR AMPICILLIN TRIHYDRATE DAN AMOXYCILLIN TRIHYDRATE KMK 1999 Berlaku —
S - 54/PJ.313/1999 PENYUSUTAN SDJP 1999 Berlaku —
SE - 03/PJ.24/1999 FORMULIR-FORMULIR KETETAPAN PPh FINAL DAN PPN ATAS IMPOR, PPN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN, PPN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN, PPN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, PPN ATAS JASA MEMBANGUN SENDIRI SERTA PPn BM ATAS SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 04/PJ.24/1999 PERBAIKAN ATAS KESALAHAN CETAK FORMULIR STP PPN/PPn BM DAN NOTA PENGHITUNGAN PPN/PPn BM SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 11/PJ.6/1999 PERPANJANGAN PKS PENERIMAAN SETORAN PBB SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 01/PJ.13/1999 SPJ-TKPKN TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEDJP 1999 Berlaku —
85/KMK.014/1999 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 MARET 1999 KMK 1999 Berlaku —
S - 47/PJ.332/1999 KEBERATAN ATAS JUMLAH PAJAK TERUTANG SDJP 1999 Berlaku —
KEP - 11/BC/1999 TATACARA PENYETORAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAN DALAM RANGKA KEGIATAN IMPOR BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN DAN PENERIMAAN UANG JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN IMPOR PELAYANAN SEGERA KEPBC 1999 Berlaku —
KEP - 13/BC/1999 TATA CARA PENGAWASAN DENGAN PENERBITAN NOTA HASIL INTELIJEN (NHI) KEPBC 1999 Berlaku —
16 TAHUN 1999 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DI BIDANG PENGADILAN NIAGA PP 1999 Berlaku —
83/KMK.04/1999 PENYUSUTAN ATAS HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KONTRAK BAGI HASIL DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR KMK 1999 Berlaku —
SE - 07/PJ.42/1999 PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPh SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996 SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 08/PJ.42/1999 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/KMK.04/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 09/PJ.42/1999 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/1999 TANGGAL 16 FEBRUARI 1999 SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 10/PJ.43/1999 BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS JASA PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM Q.Q SEDJP 1999 Berlaku —
S - 44/PJ.32/1999 EKSPOR BARANG MODAL DENGAN FASILITAS DITANGGUNG PEMERINTAH SDJP 1999 Berlaku —
17 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU KEPRES 1999 Berlaku —
S - 249/PJ.75/1999 PEMBETULAN LAMPIRAN SURAT NO. S-2120/PJ.75/1998 TANGGAL 14 DESEMBER 1998 SDJP 1999 Berlaku —
S - 42/PJ.32/1999 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 192/KMK.04/1998 TANGGAL 23 MARET 1998 SEBAGAI ATURAN PELAKSANAAN DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 SDJP 1999 Berlaku —
80/KMK.014/1999 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 1999 KMK 1999 Berlaku —
SE - 10/PJ.6/1999 CARA PENGHITUNGAN BPHTB KARENA PEMBERIAN HAK BARU DI LUAR PELEPASAN HAK YANG DI ATASNYA TERDAPAT BANGUNAN SEDJP 1999 Berlaku —
S - 41/PJ.3/1999 PEMBEBASAN FISKAL AIDA SDJP 1999 Berlaku —
SE - 01/PJ.531/1999 PPN ATAS JASA ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (SERI PPN 44-95) SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 2/PJ.7/1999 INVENTARISASI PETUGAS PEMERIKSA PAJAK SEDJP 1999 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.