LKLucky KartantoKantor Konsultan Pajak
Konsultasi Sekarang
Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
S - 40/PJ.312/1999 DRAFT PERJANJIAN PINJAMAN ADB DALAM RANGKA PROYEK HNSDP SDJP 1999 Berlaku —
108a/KMK.01/1999 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN KMK 1999 Berlaku —
107/KMK.017/1999 PENETAPAN BESARNYA TARIP PAJAK EKSPOR ATAS BEBERAPA KOMODITI TERTENTU KMK 1999 Berlaku —
SE - 11/PJ.43/1999 RALAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP -281/PJ./1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI SEDJP 1999 Berlaku —
KEP - 14/BC/1999 PAST RECORD IMPORTIR KEPBC 1999 Berlaku —
S - 72/PJ.313/1999 PERMOHONAN KONFIRMASI MENGENAI PERLAKUAN PPh ATAS IMBALAN JASA PENYEDIA TENAGA KERJA BERDASARKAN KONTRAK PENYEDIA JASA PENYEDIAAN BIDANG PRODUKSI WILAYAH UTARA SDJP 1999 Berlaku —
100/KMK.014/1999 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 MARET 1999 KMK 1999 Berlaku —
SE - 39/PJ.1/UP.90/1999 PERUBAHAN BATAS WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BAGI PARA PEGAWAI YANG DITEMPATKAN DI LUAR WILAYAH DKI JAKARTA SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-42/PJ.1/UP.53/1999 SEDJP 1999 Berlaku —
S - 72/PJ.43/1999 PENJELASAN/PENEGASAN ATAS JASA TEKNIK SDJP 1999 Berlaku —
S - 70/PJ.312/1999 FASILITAS PERPAJAKAN DI DAERAH TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1994 SDJP 1999 Berlaku —
SE - 03/PJ.8/1999 MEMPUBLIKASIKAN PENGUMUMAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERPAJAKAN SEDJP 1999 Berlaku —
S - 60/PJ.321/1999 MASALAH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM NEGERI SDJP 1999 Berlaku —
S - 59/PJ.33/1999 BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN DAN PELUNASAN UTANG PAJAK TERHADAP MATERI YANG DIBANDING SDJP 1999 Berlaku —
S - 58/PJ.312/1999 PENEGASAN ATAS PENYUSUTAN AKTIVA TETAP KOMPUTER SDJP 1999 Berlaku —
S - 56/PJ.313/1999 PENJELASAN/KEBERATAN ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN SKB PPh PASAL 22 DAN 23 SDJP 1999 Berlaku —
SE - 02/PJ.8/1999 PENYALAHGUNAAN NAMA DIRJEN PAJAK SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 16/PJ.6/1999 PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 46/PJ./1999 PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1998 PADA HARI LIBUR DALAM BULAN MARET 1999 SEDJP 1999 Berlaku —
90/KMK.014/1999 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 MARET 1999 KMK 1999 Berlaku —
SE - 14/PJ.6/1999 PELATIHAN OPERATOR CONSOLE SEDJP 1999 Berlaku —
SE - 15/PJ.6/1999 RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000 SEDJP 1999 Berlaku —
91/KMK.05/1999 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT DAELIM DHARMALA INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JALAN JABABEKA RAYA BLOK E NOMOR KMK 1999 Berlaku —
92/KMK.05/1999 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT JIBUHIN BAKRIE INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI KIIC LOT C-7D, JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK K KMK 1999 Berlaku —
93/KMK.05/1999 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT OCHIAI MENARA INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA V BLOK I/3 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG KMK 1999 Berlaku —
SE - 12/PJ.6/1999 BANTUAN FORMULIR SPPT/STTS, DHKP & RIBBON PRINTER SEDJP 1999 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.