Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
KEP - 12/BC/2000 TATA LAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPBC 1999 Berlaku
KEP - 45/BC/2000 TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000 KEPBC 1999 Berlaku
KEP - 46/BC/2000 TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000 KEPBC 1999 Berlaku
KEP - 47/BC/2000 TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/KMK.05/2000 KEPBC 1999 Berlaku
SE - 56/PJ.42/1999 PERLAKUAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBERIAN HADIAH SAHAM KEPADA PEGAWAI SEDJP 1999 Berlaku
SE - 21/PJ.533/1999 METERAI TEMPEL DAN KERTAS METERAI TAHUN 2000 (REV 001/00) SEDJP 1999 Berlaku
568/KMK.01/1999 PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS DAN GULA KMK 1999 Berlaku
KEP - 81/BC/1999 PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK KEPBC 1999 Berlaku
KEP - 83/BC/1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-15/BC/1999 TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-47/BC/1999 KEPBC 1999 Berlaku
570/KMK.01/1999 PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU KMK 1999 Berlaku
SE - 347/PJ/1999 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PENDAPATAN NEGARA DENGAN SISTEM BARU INTERNAL CHECK SEBD 1999 Berlaku
SE - 74/PJ.6/1999 PENETAPAN ANGKA KREDIT ASISTEN PENILAI PBB MUDA SEDJP 1999 Berlaku
566/KMK.04/1999 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN KMK 1999 Berlaku
565/KMK.014/1999 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 DESEMBER 1999 SAMPAI DENGAN 2 JANUARI 2000 KMK 1999 Berlaku
SE - 61/PJ.14/1999 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPH SEDJP 1999 Berlaku
SE - 09/PJ.7/1999 ANTISIPASI KEGAGALAN KOMPUTER TAHUN 2000 PADA OTOMASI ADMINISTRASI PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK (CONTINGENCY PLAN Y2K) SEDJP 1999 Berlaku
168 TAHUN 1999 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME KEPRES 1999 Berlaku
561/KMK.014/1999 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 SAMPAI DENGAN 26 DESEMBER 1999 KMK 1999 Berlaku
SE - 73/PJ.6/1999 TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR KEHUTANAN SEDJP 1999 Berlaku
560/KMK.04/1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/KMK.04/1995 TANGGAL 1 MEI 1995 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI KMK 1999 Berlaku
SE - 72/PJ.6/1999 TATA CARA PERHITUNGAN STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN SEDJP 1999 Berlaku
S - 390/PJ.311/1999 PPh PASAL 23 SDJP 1999 Berlaku
SE - 71/PJ.6/1999 SURAT PERTANGGUNG JAWABAN TAMBAHAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL TH 1999/2000 SEDJP 1999 Berlaku
558/KMK.014/1999 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 SAMPAI DENGAN 19 DESEMBER 1999 KMK 1999 Berlaku
S - 388/PJ.32/1999 TANGGAPAN ATAS TUDUHAN SUBSIDI TERHADAP PRODUK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) INDONESIA YANG DIEKSPOR KE UNI EROPA SDJP 1999 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.