Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
SE - 69/PJ.14/2000 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh SEDJP 2000 Berlaku
478/KMK.014/2000 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 SAMPAI DENGAN 19 NOVEMBER 2000 KMK 2000 Berlaku
S - 2193/PJ.52/2000 PERMINTAAN PENJELASAN MENGENAI EKSPOR DENGAN QUOTA PINJAMAN SDJP 2000 Berlaku
S - 584/PJ.311/2000 PERMOHONAN PENJELASAN PEMOTONGAN PPh SDJP 2000 Berlaku
SE - 10/PJ.10/2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-BELANDA (SERI P3B Nomor 29) SEDJP 2000 Berlaku
S - 2141/PJ.513/2000 PENEGASAN ATAS FASILITAS PENANGGUHAN PPN/PPnBM IMPOR BARANG MODAL A.N. PT. KJA SDJP 2000 Berlaku
S - 2132/PJ.513/2000 PERMOHONAN REKOMENDASI PENARIKAN JAMINAN PPN DAN PPh PASAL 22 SDJP 2000 Berlaku
S - 2131/PJ.512/2000 PERMOHONAN KETERANGAN BEBAS PPn BM SDJP 2000 Berlaku
S - 2133/PJ.51/2000 PERLAKUAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PERUBAHAN STATUS TAKSI MENJADI KENDARAAN PRIBADI SDJP 2000 Berlaku
S - 2140/PJ.51.3/2000  FASILITAS PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS NAMA PT. SP DALAM RANGKA PMDN SDJP 2000 Berlaku
S - 2124/PJ.513/2000 KONFIRMASI MENGENAI SURAT KETERANGAN TIDAK TERUTANG PPN ATAS PENGGUNAAN TAKSI LEBIH DARI 5 TAHUN SDJP 2000 Berlaku
S - 2122/PJ.54/2000 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGKREDITAN PAJAK KELUARAN DI LOKASI USAHA SDJP 2000 Berlaku
468/KMK.014/2000 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 SAMPAI DENGAN 12 NOVEMBER 2000 KMK 2000 Berlaku
S - 2104/PJ.52/2000  PERMINTAAN KLARIFIKASI MENGENAI PRODUK PERTAMBANGAN SDJP 2000 Berlaku
S - 2105/PJ.51.1/2000 PERMOHONAN PPN TIDAK TERUTANG ATAS IMPORT BENIH TANAMAN, KHUSUSNYA SAYUR MAYUR SDJP 2000 Berlaku
S - 217/PJ.443/2000 PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh FINAL EX PP 29/1996 SDJP 2000 Berlaku
S - 605/PJ.43/2000 PENDATAAN WAJIB PAJAK ORANG ASING SDJP 2000 Berlaku
466/KMK.04/2000 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURA KMK 2000 Berlaku
SE - 475/PJ./2000 PERSIAPAN KEPEGAWAIAN RANGKA PELAKSANAAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SERI REORG - 5) SEDJP 2000 Berlaku
S - 2098/PJ.532/2000 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK IMPOR LAINNYA DALAM RANGKA KERJASAMA TEKNIK PEMERINTAH INDONESIA - JEPANG (NEDO) SDJP 2000 Berlaku
S - 2100/PJ.54/2000 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK SDJP 2000 Berlaku
S - 2099/PJ.53/2000 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, PPnBM, PPh PASAL 22, PPh PASAL 23 DAN PPh FINAL  ATAS JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA MEDIS RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA SDJP 2000 Berlaku
KEP - 79/BC/2000 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-78/BC/2000 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU KEPBC 2000 Berlaku
S - 2088/PJ.531/2000  PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPh IMPOR BRIGADE PEMUDA PELOPOR PEMBANGUNAN DESA (BP3D) SDJP 2000 Berlaku
SE - 468/PJ./2000 PERSIAPAN DI BIDANG KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SERI REORG - 4) SEDJP 2000 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.