Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
SE - 04/PJ.6/2001 PENJELASAN MAKSUD BUTIR 4 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE- 01 /PJ.21/2001 TANGGAL 10 JANUARI 2001 SEDJP 2001 Berlaku
112/KMK.03/2001 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA KMK 2001 Berlaku
113/KMK.03/2001 PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH KMK 2001 Berlaku
109/KMK.011/2001 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 SAMPAI DENGAN 11 MARET 2001 KMK 2001 Berlaku
SE - 200/PJ./2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-188/PJ./2001 TENTANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN SEDJP 2001 Berlaku
S - 239/PJ.53/2001 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK,PPN IMPOR DAN PAJAK-PAJAK LAINNYA SDJP 2001 Berlaku
S - 234/PJ.53/2001 PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PPN SDJP 2001 Berlaku
S - 233/PJ.53/2001  PPN ATAS JASA KATERING/JASA BOGA SDJP 2001 Berlaku
S - 232/PJ.53/2001 PPN ATAS JASA GILING SDJP 2001 Berlaku
KEP - 188/PJ./2001 KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN KEPDJP 2001 Berlaku
S - 229/PJ.51/2001 PERMOHONAN PERTIMBANGAN MENGENAI BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN SDJP 2001 Berlaku
KEP - 181/PJ./2001 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-22/PJ./1995 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO KEPDJP 2001 Berlaku
SE - 187/PJ./2001 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 6/KMK.04/2001 SEDJP 2001 Berlaku
SE - 05/PJ.33/2001 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SEDJP 2001 Berlaku
S - 226/PJ.51/2001 PENEGASAN PENGENAAN PPnBM ATAS AIR MINERAL YANG DIBOTOLKAN/DIKEMAS SDJP 2001 Berlaku
99/KMK.07/2001 PENUNDAAN PELAKSANAAN PINJAMAN DAERAH KMK 2001 Berlaku
S - 204/PJ.52/2001 PERMOHONAN PENJELASAN ATAS FAKTUR PAJAK MASUKAN SDJP 2001 Berlaku
S - 203/PJ.52/2001 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS IMPOR KEMBALI CPO TERKONTAMINASI SOLAR SDJP 2001 Berlaku
S - 202/PJ.51/2001 PERMOHONAN PERTUNJUKAN CARA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL SDJP 2001 Berlaku
S - 205/PJ.54/2001 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS RESTITUSI PPN SDJP 2001 Berlaku
S - 1465/PJ.52/2001 PPN ATAS PENGALIHAN AKTIVA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA SDJP 2001 Berlaku
92/KMK.011/2001 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 FEBRUARI SAMPAI DENGAN 4 MARET 2001 KMK 2001 Berlaku
KEP - 17/BC/2001 WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPBC 2001 Berlaku
S - 201/PJ.52/2001 PERMOHONAN BEBAS BEA MASUK DAN PPN IMPOR SDJP 2001 Berlaku
S - 156/PJ.52/2001 PPN ATAS PEROLEHAN BARANG SDJP 2001 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.