Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
S - 871/PJ.53/2001 PPN ATAS JASA PENELITIAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH KEPADA INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA SDJP 2001 Berlaku
S - 870/PJ.53/2001 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SEBAGIAN PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN SDJP 2001 Berlaku
S - 868/PJ.53/2001 KONFIRMASI PERLAKUAN PPN ATAS TAGIHAN REIMBURSEMENT SDJP 2001 Berlaku
KEP - 509/PJ./2001 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PETUNJUK PENGISIAN KEPDJP 2001 Berlaku
SE - 17/PJ.6/2001 PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2001 SEDJP 2001 Berlaku
KEP - 500/PJ./2001 PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK KEPDJP 2001 Berlaku
KEP - 503/PJ./2001 PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER KEPDJP 2001 Berlaku
KEP - 506/PJ./2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEP-02/PJ.1/2000 KEPDJP 2001 Berlaku
SE - 504/PJ./2001 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-503/PJ./2001 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER SEDJP 2001 Berlaku
SE - 10/PJ.24/2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-506/PJ./2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEP-02/PJ.1 SEDJP 2001 Berlaku
SE - 16/PJ.6/2001 PENEGASAN PEMERIKSAAN SEDERHANA DALAM RANGKA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEDJP 2001 Berlaku
SE - 04/PJ.7/2001 PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK SEDJP 2001 Berlaku
SE - 06/PJ.9/2001 PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK SEDJP 2001 Berlaku
SE - 11/PJ.21/2001 DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN SESUAI APBN-PENYESUAIAN 2001 SEDJP 2001 Berlaku
S - 863/PJ.512/2001 PPN KAYU BULAT SDJP 2001 Berlaku
S - 858/PJ.53/2001 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA GILING SDJP 2001 Berlaku
S - 862/PJ.52/2001  PERMOHONAN IZIN AGAR FAKTUR PENJUALAN DAN FAKTUR PEMBELIAN ATAS NAMA PT. DSI DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PENJUALAN DAN FAKTUR PEMBELIAN ATAS NAMA PT. DAS SDJP 2001 Berlaku
S - 861/PJ.52/2001   PERMOHONAN PENGKREDITAN PPN IMPOR SDJP 2001 Berlaku
S - 860/PJ.52/2001  PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK-PAJAK SDJP 2001 Berlaku
S - 859/PJ.52/2001 PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT PAJAK TERUTANG ATAS EKSPOR BARANG KENA PAJAK SDJP 2001 Berlaku
S - 847/PJ.51/2001 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BERAS SDJP 2001 Berlaku
S - 846/PJ.51/2001 PPN IMPOR KORMA SEGAR SDJP 2001 Berlaku
S - 854/PJ.5/2001 PENYELESAIAN ATAS KESALAHAN PENERBITAN FAKTUR PAJAK DAN PEMUNGUTAN PPN SDJP 2001 Berlaku
S - 852/PJ.53/2001  OPTION AGREEMENT ATAS PENJUALAN UNIT APARTEMEN SDJP 2001 Berlaku
S - 853/PJ.53/2001   PENGALIHAN BEA METERAI LUNAS SDJP 2001 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.