Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
KEP - 741/PJ./2001 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR KEPDJP 2001 Berlaku —
SE - 739/PJ/2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-722/PJ/2001 TANGGAL 26 NOPEMBER 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN SEDJP 2001 Berlaku —
S - 1421/PJ.51/2001 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN ROTAN ASALAN SDJP 2001 Berlaku —
S - 1425/PJ.5/2001 PERMINTAAN PENEGASAN ATAS HASIL TEMUAN INSPEKTORAT JENDERAL KEUANGAN SDJP 2001 Berlaku —
S - 1427/PJ.52/2001  PAJAK IMPOR ATAS ALAT-ALAT OLAH RAGA SDJP 2001 Berlaku —
S - 1426/PJ.52/2001 PERMOHONAN PENGHAPUSAN PAJAK PPN DAN PPh SDJP 2001 Berlaku —
S - 1413/PJ.5/2001 PENANGANAN PERMOHONAN PEMBAYARAN PENDAHULUAN PPN DAN ATAU PPnBM DALAM RANGKA EKSPOR OLEH BINTEK KEUANGAN SDJP 2001 Berlaku —
S - 1409/PJ.51/2001 PPnBM ATAS KENDARAAN BERMOTOR JENIS PICK UP SINGLE CABIN DAN PICK UP DOUBLE CABIN SDJP 2001 Berlaku —
S - 1397/PJ.51/2001 PPN YANG DAPAT DIKREDITKAN SDJP 2001 Berlaku —
S - 1392/PJ.51/2001 KEBERATAN ATAS PPN KAYU BULAT SDJP 2001 Berlaku —
S - 1402/PJ.5/2001 PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN SDJP 2001 Berlaku —
S - 1393/PJ.5/2001 PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DI LUAR NEGERI OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI KE WAJIB PAJAK DALAM NEGERI LAINNYA SDJP 2001 Berlaku —
S - 1394/PJ.5/2001 KLARIFIKASI ATAS SURAT NOMOR S-2439/PJ.54/1999 TENTANG BATAS AKHIR PENYETORAN PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH SDJP 2001 Berlaku —
S - 1396/PJ.52/2001 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BARANG MODAL YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PROSES PRODUKSI UNTUK KAWASAN BERIKAT SDJP 2001 Berlaku —
S - 1395/PJ.52/2001 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK/JASA KENA PAJAK DI KAWASAN PULAN BINTANDAN KARIMUN SDJP 2001 Berlaku —
S - 1393/PJ.51/2001 PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DI LUAR NEGERI OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI KE WAJIB PAJAK DALAM NEGERI LAINNYA SDJP 2001 Berlaku —
610/KMK.011/2001 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 SAMPAI DENGAN 9 DESEMBER 2001 KMK 2001 Berlaku —
S - 1388/PJ.51/2001 PPN ATAS PENYERAHAN DAUN TEH SEGAR SDJP 2001 Berlaku —
611/KMK.01/2001 PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI TELEKOMUNIKASI KMK 2001 Berlaku —
S - 1459/PJ.513/2001  KERINGANAN PPN DAN PPnBM ATAS PENYERAHAN MOBIL EKS KEDUTAAN BESAR SDJP 2001 Berlaku —
SE - 42/PJ.43/2001 PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-36/PJ.43/2001 SEDJP 2001 Berlaku —
S - 4357/PJ.751/2001 DATA TUNGGAKAN PAJAK BANK BEKU OPERASI (BBO) DAN BANK BEKU KEGIATAN USAHA SDJP 2001 Berlaku —
75 TAHUN 2001 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN PP 2001 Berlaku —
S - 4343/PJ.753/2001 100 WAJIB PAJAK PENUNGGAK PAJAK TERBESAR (KPL.KPP 7.5.2) SDJP 2001 Berlaku —
S - 605/PJ.322/2001 PENJELASAN PENGENAAN PPN DAN PPh ATAS JASA PENDIDIKAN SDJP 2001 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.