Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
S - 35/PJ.52/2002 PEMOTONGAN/PEMBEBASAN PPN ATAS NAMA ABC SDJP 2002 Berlaku
S - 32/PJ.52/2002 PET, EPTE DAN KAWASAN BERIKAT SDJP 2002 Berlaku
S - 09/PJ.51/2002 PERMASALAHAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) SDJP 2002 Berlaku
S - 26/PJ.51/2001 PENJELASAN/PENEGASAN PELAKSANAAN PP 144 TAHUN 2000 SDJP 2002 Berlaku
SE - 16/PJ./2002 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-01/PJ./2002 TENTANG PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR SEDJP 2002 Berlaku
2 TAHUN 2002 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UU 2002 Berlaku
1/KMK.011/2002 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 JANUARI 2002 KMK 2002 Berlaku
S - 07/PJ.51/2002 PENEGASAN PELAKSANAAN SE-27/PJ.51/2000 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2000 SDJP 2002 Berlaku
S - 06/PJ.51/2002 PEMINDAHAN BARANG MODAL YANG PADA WAKTU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS PPN DITANGGUHKAN SDJP 2002 Berlaku
S - 04/PJ.311/2002 KONFIRMASI ATAS SE - 10/PJ.3/1998 SDJP 2002 Berlaku
S - 03/PJ.311/2002 KONFIRMASI ATAS SE - 10/PJ.3/1998 SDJP 2002 Berlaku
SE - 01/PJ./2002 PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR SEDJP 2002 Berlaku
S - 04/PJ.51/2002 PPN ATAS BATU MARMER SDJP 2002 Berlaku
S - 02/PJ.51/2002 PPN DAN PPn BM ATAS PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI SDJP 2002 Berlaku
KEP - 01/BC/2002 UANG HARIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERIKSAAN FISIK DAN PENGAWASAN STUFFING BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR KEPBC 2002 Berlaku
683/KMK.03/2001 TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK KMK 2001 Berlaku
684/KMK.03/2001 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR KANTONG DARAH, REAGENSIA UJI SARING DARAH DAN SARANA TRANSFUSI DARAH LAINNYA OLEH PALANG MERAH INDONESIA KMK 2001 Berlaku
682/KMK.011/2001 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2001 SAMPAI DENGAN 6 JANUARI 2002 KMK 2001 Berlaku
SE - 764/PJ./2001 PERLAKUAN PPN DAN PPn BM DI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM SEDJP 2001 Berlaku
S - 1471/PJ.512/2001 KLARIFIKASI SAPI BAKALAN SDJP 2001 Berlaku
85 TAHUN 2001 PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PP 2001 Berlaku
S - 1467/PJ.51/2001 PEMBEBASAN PPnBM ATAS IMPOR PESAWAT UNTUK KEPERLUAN  JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA SDJP 2001 Berlaku
653/KMK.03/2001 BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHANNYA TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KMK 2001 Berlaku
680/KMK.01/2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/KMK.01/2001 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2001 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 KMK 2001 Berlaku
KEP - 756/PJ./2001 PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK KEPDJP 2001 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.