Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
335/KMK.01/2002 TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA DEPARTEMEN/ KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI MUDA/KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DI BENTUK/DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA KMK 2002 Berlaku
KEP - 349/PJ./2002 PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-268/PJ./2001 TENTANG PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN YANG PERMOHONAN BANDINGNYA TIDAK DAPAT DITERIMA KEPDJP 2002 Berlaku
SE - 04/PJ.31/2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN SEDJP 2002 Berlaku
SE - 37/PJ.52/2002 KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM RANGKA PENGAMANAN PENERIMAAN SEDJP 2002 Berlaku
S - 693/PJ.53/2002 PERLAKUAN PPN ATAS JASA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS SDJP 2002 Berlaku
KEP - 43/BC/2002 PEMENANG PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2002 KEPBC 2002 Berlaku
KEP - 343/PJ./2002 TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN KEPDJP 2002 Berlaku
KEP - 344/PJ./2002 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ/2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ON LINE KEPDJP 2002 Berlaku
SE - 35/PJ.51/2002 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-10/PJ.51/2002 TANGGAL 20 MARET 2002 SEDJP 2002 Berlaku
SE - 36/PJ.52/2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-344/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ONLINE SEDJP 2002 Berlaku
S - 641/PJ.52/2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK KEPADA PKP YANG BERDOMISILI DI EPTE (BONDED AREA) SDJP 2002 Berlaku
S - 754/PJ.52/2002 REKOMENDASI DIALOG TEKSTIL SDJP 2002 Berlaku
S - 680/PJ.532/2002 PPN ATAS JASA ANGKUTAN LAUT SDJP 2002 Berlaku
S - 683/PJ.53/2002 PERMOHONAN MENGGUNAKAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN ATAU TAGIHAN TELEPON SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR SDJP 2002 Berlaku
S - 686/PJ.52/2002 PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SE - 12/PJ.52/2002 SDJP 2002 Berlaku
S - 685/PJ.52/2002 PERMOHONAN FASILITAS PEMBEBASAN PPn BM KEDUTAAN BESAR PHILIPPINA SDJP 2002 Berlaku
329/KMK.011/2002 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 JULI 2002 KMK 2002 Berlaku
SE - 34/PJ.53/2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 323/KMK.03/2002 TENTANG BENTUK, UKURAN DAN WARNA BENDA METERAI DISAIN TAHUN 2002 SEDJP 2002 Berlaku
SE - 05/PJ.75/2002 TINDAK LANJUT ATAS SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-02/PJ.75/2002 TENTANG KEBIJAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2002 SEDJP 2002 Berlaku
S - 674/PJ.51/2002 PPn BM ATAS ALAT TELEKOMUNIKASI SELULAR SDJP 2002 Berlaku
40 TAHUN 2002 PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PP 2002 Berlaku
S - 668/PJ.53/2002 PPN RSS, RS, RE DAN KSB SDJP 2002 Berlaku
S - 666/PJ.52/2002 PPN ATAS BARANG BEKAS SDJP 2002 Berlaku
KEP - 342/PJ./2002 PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO KEPDJP 2002 Berlaku
SE - 33/PJ.52/2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 342/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN SEDJP 2002 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.