LKLucky KartantoKantor Konsultan Pajak
Konsultasi Sekarang
Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
S - 163/PJ.53/2004 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERAHAN OBAT ANTI RETROVIRAL DI INDONESIA SDJP 2004 Berlaku —
S - 261/PJ.322/2004 PERMOHONAN BEBAS PPN PRODUK FLORIKULTURA SDJP 2004 Berlaku —
23/BC/2004 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/2004 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR KBD 2004 Berlaku —
S - 161/PJ.51/2004 PPnBM ATAS ANTENA SDJP 2004 Berlaku —
S - 160/PJ.53/2004 PENCABUTAN IJIN SEBAGAI PELAKSANA PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN SDJP 2004 Berlaku —
S - 258/PJ.31/2004 NAMA DAN KONSULTAN PAJAK UNTUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN TAHUN PAJAK 2003 SDJP 2004 Berlaku —
88/KM.1/2004 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 MARET 2004 KMK 2004 Berlaku —
106/KMK.03/2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK KMK 2004 Berlaku —
107/KMK.03/2004 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SERANG KMK 2004 Berlaku —
S - 257/PJ.313/2004 PERLAKUAN PPh ATAS PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN SDJP 2004 Berlaku —
SE - 01/PJ.75/2004 PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEDJP 2004 Berlaku —
108/KMK.04/2004 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 494/KMK.05/2000 TENTANG PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSA KMK 2004 Berlaku —
118/KMK.04/2004 TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KMK 2004 Berlaku —
109/KMK.06/2004 TATACARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN KMK 2004 Berlaku —
110/KMK.06/2004 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KMK.017/2000 TENTANG PENDANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 417/KMK.017/2000 KMK 2004 Berlaku —
S - 256/PJ.32/2004 PENJELASAN PEMBAYARAN PAJAK SDJP 2004 Berlaku —
95/KMK.01/2004 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR KMK 2004 Berlaku —
SE - 14/PJ.6/2004 PEMBAYARAN PBB ONLINE NASIONAL MELALUI FASILITAS ATM BII SEDJP 2004 Berlaku —
S - 254/PJ.313/2004 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SDJP 2004 Berlaku —
S - 255/PJ.312/2004 PERATURAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN SDJP 2004 Berlaku —
S - 246/PJ.341/2004 KETENTUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA SDJP 2004 Berlaku —
S - 251/PJ.322/2004 PENYETORAN PPN TERUTANG ATAS TRANSAKSI DALAM VALUTA ASING SDJP 2004 Berlaku —
KEP - 60/PJ/2004 PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-407/PJ./2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI KEPDJP 2004 Berlaku —
83/KM.1/2004 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK 8 SAMPAI DENGAN 14 MARET 2004 KMK 2004 Berlaku —
S - 132/PJ.53/2004 PENCABUTAN IJIN SEBAGAI PELAKSANA PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN SDJP 2004 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.