Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
S - 627/PJ.53/2005 BEA METERAI ATAS FORM PEMBUKAAN TABUNGAN SDJP 2005 Berlaku —
SE - 19/PJ/2005 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK SEDJP 2005 Berlaku —
S - 626/PJ.53/2005 PERMOHONAN PENETAPAN PEKERJAAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK DAN BUKAN OBJEK PAJAK SDJP 2005 Berlaku —
S - 625/PJ.53/2005 PERMOHONAN PENETAPAN PENYERAHAN JASA YANG MENJADI OBJEK PAJAK DAN BUKAN OBJEK PAJAK SDJP 2005 Berlaku —
SE - 04/PJ.34/2005 PETUNJUK PENETAPAN KRITERIA "BENEFICIAL OWNER" SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAINNYA SEDJP 2005 Berlaku —
56/PMK.010/2005 PROGRAM PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) PMK 2005 Berlaku —
57/PMK.010/2005 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) PMK 2005 Berlaku —
S - 624/PJ.53/2005 PERLAKUAN PPN ATAS PENJUALAN GULA TANI SDJP 2005 Berlaku —
S - 623/PJ.53/2005 PERMOHONAN PEMBERIAN SURAT PENEGASAN MENGENAI TERUTANG ATAU TIDAKNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENYERAHAN JASA YANG DILAKUKAN DI INDONESIA UNTUK PIHAK DI LUAR NEGERI SDJP 2005 Berlaku —
S - 620/PJ.52/2005 PPN ATAS PENYERAHAN DI KAWASAN BERIKAT YANG TEMPAT TERUTANGNYA PPN DIPUSATKAN DI DPIL SDJP 2005 Berlaku —
S - 619/PJ.52/2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN SDJP 2005 Berlaku —
S - 618/PJ.52/2005 HIBAH PERALATAN SDJP 2005 Berlaku —
S - 622/PJ.53/2005 DPP ATAS JASA PEMBAYARAN GAJI SDJP 2005 Berlaku —
S - 621/PJ.51/2005 PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK SDJP 2005 Berlaku —
SE - 17/BC/2005 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN/ATAU BUNGA SEDJBC 2005 Berlaku —
S - 614/PJ.51/2005 PENGHAPUSAN PPN SUSU SEGAR SDJP 2005 Berlaku —
S - 612/PJ.53/2005 PERLAKUAN PPN ATAS PENJUALAN RUKO SDJP 2005 Berlaku —
S - 611/PJ.52/2005 PERMOHONAN FAKTUR PENJUALAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK SDJP 2005 Berlaku —
S - 613/PJ.51/2005 PENGHAPUSAN PPN SUSU SEGAR SDJP 2005 Berlaku —
27 TAHUN 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PP 2005 Berlaku —
S - 607/PJ.52/2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS BANTUAN BERUPA MOBIL XXX SUMBANGAN ABC SDJP 2005 Berlaku —
258/KM.1/2005 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 10 JULI 2005 KMK 2005 Berlaku —
53/PMK.05/2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/KMK.06/2004 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM PMK 2005 Berlaku —
S - 606/PJ.53/2005 KELAZIMAN TIDAK MEMUNGUT PPN JASA PELABUHAN YANG DISEDIAKAN OLEH PT ABC TERHADAP KAPAL-KAPAL YANG MELAKUKAN PELAYARAN JALUR INTERNASIONAL SDJP 2005 Berlaku —
S - 603/PJ.53/2005 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN OLEH PKP YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP SDJP 2005 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.