Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
S - 167/PJ.41/2005 TINDAK LANJUT ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SDJP 2005 Berlaku —
S - 987/PJ.332/2005 MOHON PETUNJUK PELAKSANAAN SDJP 2005 Berlaku —
104/PMK.01/2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 561/KMK.03/2004 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PMK 2005 Berlaku —
561/Kep. 1084/2005 UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006 PD 2005 Berlaku —
S - 975/PJ.322/2005 PERMOHONAN PENCABUTAN PAJAK ATAS AVTUR DI INDONESIA SDJP 2005 Berlaku —
S - 974/PJ.313/2005 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 26 YANG BERHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE LICENSE DAN JASA MAINTENANCENYA SDJP 2005 Berlaku —
S - 941/PJ.53/2005 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN JASA DI PULAU BINTAN SDJP 2005 Berlaku —
S - 942/PJ.52/2005 PPN ATAS LELANG MESIN DAN TANAH SDJP 2005 Berlaku —
S - 940/PJ.51/2005 PERMOHONAN RESTITUSI KELEBIHAN PPN JANUARI - DESEMBER 1999 SDJP 2005 Berlaku —
S - 939/PJ.51/2005 TANGGAPAN ATAS SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN SDJP 2005 Berlaku —
32 TAHUN 2005 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI PD 2005 Berlaku —
S - 936/PJ.53/2005 PPN ATAS BAGI HASIL SDJP 2005 Berlaku —
S - 935/PJ.53/2005 PENEGASAN PPN ATAS JASA PENGANTARAN DAN PENGIRIMAN BARANG BERHARGA BERUPA PAKET SDJP 2005 Berlaku —
S - 934/PJ.53/2005 PERLAKUAN PPN ATAS JASA MANAJEMEN OLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA SDJP 2005 Berlaku —
PER - 40/PB/2005 LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2005 PERDP 2005 Berlaku —
S - 930/PJ.53/2005 PERMINTAAN INFORMASI PERPAJAKAN SDJP 2005 Berlaku —
S - 929/PJ.53/2005 TARIF PPN 5% SDJP 2005 Berlaku —
S - 932/PJ.52/2005 PERMOHONAN PENJELASAN DAN PENEGASAN MENGENAI TANGGAL FAKTUR PAJAK SDJP 2005 Berlaku —
S - 931/PJ.52/2005 PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 567/KMK.04/2000 YANG TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 251/KMK.03/2002 SDJP 2005 Berlaku —
103/PMK.010/2005 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL PMK 2005 Berlaku —
102/PMK.010/2005 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG PMK 2005 Berlaku —
41 TAHUN 2005 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PP 2005 Berlaku —
42 TAHUN 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PP 2005 Berlaku —
398 TAHUN 2005 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI KALIMATAN BARAT TAHUN 2006 PD 2005 Berlaku —
43 TAHUN 2005 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA PP 2005 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.