Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
S - 05/PJ.341/2006 PERMINTAAN KONFIRMASI DARI COMPETENT AUTHORITY JEPANG SDJP 2006 Berlaku —
1/KM.1/2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 SAMPAI DENGAN 8 JANUARI 2006 KMK 2006 Berlaku —
S - 04/PJ.53/2006 PPN ATAS PENJUALAN AGUNAN DAN KOMISI PENGELOLAAN PORTFOLIO SDJP 2006 Berlaku —
137/PMK.03/2005 PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PMK 2005 Berlaku —
138/PMK.03/2005 PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PMK 2005 Berlaku —
KEP - 174/PJ/2005 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM KEPDJP 2005 Berlaku —
PER - 175/PJ/2005 TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM PERDJP 2005 Berlaku —
PER - 176/PJ/2005 TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM PERDJP 2005 Berlaku —
PER - 177/PJ/2005 TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM PERDJP 2005 Berlaku —
139/PMK.010/2005 PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DALAM THE THIRD AND THE LAST TRANCHE DALAM KERANGKA E-ASEAN AGREEMENT PMK 2005 Berlaku —
140/PMK.010/2005 PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA) PMK 2005 Berlaku —
2444 TAHUN 2005 PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMSP) TAHUN 2006 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PD 2005 Berlaku —
75 TAHUN 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PP 2005 Berlaku —
77 TAHUN 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PP 2005 Berlaku —
78 TAHUN 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PP 2005 Berlaku —
S - 1112/PJ.322/2005 PERTANYAAN PENGENAAN PPN ATAS INSENTIF/BONUS SDJP 2005 Berlaku —
S - 1103/PJ.53/2005 PEMBEBASAN/RESTITUSI PPN/PPnBM ATAS USAID SDJP 2005 Berlaku —
S - 1104/PJ.52/2005 PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG HARGA PENYERAHAN SDJP 2005 Berlaku —
524 TAHUN 2005 PENETAPAN ATAS UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) SEKTORAL/SUB SEKTORAL PROVINSI MALUKU TAHUN 2006 PD 2005 Berlaku —
38/M-DAG/PER/12/2005 KETENTUAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU PMP 2005 Berlaku —
S - 1091/PJ.331/2005 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI KEWAJIBAN MELAMPIRKAN PERNYATAAN BERMATERAI PADA SPT NIHIL SDJP 2005 Berlaku —
S - 1099/PJ.52/2005 PERLAKUAN PPN TERHADAP PENJUALAN MOULD/ DIES KE LUAR NEGERI, SEMENTARA MOULD/ DIES TETAP DI INDONESIA SDJP 2005 Berlaku —
S - 1098/PJ.52/2005 PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR BERUPA MAN MARINE DIESEL ENGINE DENGAN SURAT PERNYATAAN (SP-3) SDJP 2005 Berlaku —
S - 1100/PJ.51/2005 PERMOHONAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK STANDAR GABUNGAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK PENGGANTI PNBP PT PERTAMINA (PERSERO) SDJP 2005 Berlaku —
250 TAHUN 2005 PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH SEKTORAL PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PD 2005 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.