Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
PER - 89/PJ/2006 TATA CARA PEMBATALAN/PENGGANTIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SMKP) DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) YANG TIDAK DAPAT DITERBITKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PERDJP 2006 Berlaku
S - 472/PJ.332/2006 PENGHAPUSAN/PENGURANGAN BUNGA PENAGIHAN SDJP 2006 Berlaku
SE - 14/PJ./2006 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-89/PJ/2006 TENTANG TATA CARA PEMBATALAN/PENGGANTIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) YANG TIDAK DAPAT DITERBITKAN SURAT PERINTAH PENCAIR SEDJP 2006 Berlaku
S - 469/PJ.332/2006 PERMINTAAN PENGEMBALIAN BUNGA DAN IMBALAN BUNGA TERKAIT DENGAN PUTUSAN BPSP - MOBIL EXPLORATION INDONESIA INC. ("MEII") SDJP 2006 Berlaku
S - 349/PJ.51/2006 PPN ATAS PENYERAHAN 10 UNIT MOBIL DALAM RANGKA PELAKSANAAN HIBAH SDJP 2006 Berlaku
S - 348/PJ.51/2006  PERLAKUAN PPN ATAS GARAM CAIR SDJP 2006 Berlaku
S - 345/PJ.51/2006 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SDJP 2006 Berlaku
S - 236/PJ.7/2006 EVALUASI KEGIATAN TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PERIODE JANUARI S.D. APRIL 2006 SDJP 2006 Berlaku
SE - 13/PJ./2006 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-47/PJ./2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJ SEDJP 2006 Berlaku
KEP - 90/PJ/2005 RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 90/PJ/2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERDJP 2006 Berlaku
S - 340/PJ.52/2006 PERATURAN TENTANG PPN SDJP 2006 Berlaku
292/KMK.02/2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 18 JUNI 2006 KMK 2006 Berlaku
297/KMK.04/2006 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 606/KMK.05/1997 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PERSETUJUAN PKB MERANGKAP PDKB KEPADA PT TAMURA ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, JALAN MODERN INDUSTRI VI NO. KMK 2006 Berlaku
S - 337/PJ.52/2006 PERMOHONAN BEBAS PAJAK DAN BEA MASUK SDJP 2006 Berlaku
S - 336/PJ.51/2006 PERMOHONAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK KELUARAN DALAM SPT MASA PPN SESUAI DENGAN SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN SDJP 2006 Berlaku
P - 09/BC/2006 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-05/BC/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITPAN PERBC 2006 Berlaku
P - 15/BC/2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKU PERBC 2006 Berlaku
S - 334/PJ.51/2006 SURAT KETERANGAN BEBAS PPN IMPOR SDJP 2006 Berlaku
S - 449/PJ.342/2006 DRAFT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK ON TECHNICAL COOPERATION SDJP 2006 Berlaku
SE - 3/PJ.7/2006 PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2006 SEDJP 2006 Berlaku
S - 443/PJ.35/2006 PENDAPAT ATAS TEMBUSAN SURAT XXX SDJP 2006 Berlaku
S - 446/PJ.34/2006 PENERAPAN SAAT BERLAKUNYA SE-04/PJ.34/2005 TANGGAL 7 JULI 2005 SDJP 2006 Berlaku
S - 447/PJ.33/2006 PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU NO. 17 TAHUN 1997 SDJP 2006 Berlaku
22/M-DAG/PER/6/2006 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU PMP 2006 Berlaku
KEP - 67/PJ/2006 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU KEPDJP 2006 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.