Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
93/PMK.03/2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA PMK 2006 Berlaku
95/PMK.03/2006 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PMK 2006 Berlaku
94/PMK.03/2006 PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA PMK 2006 Berlaku
S - 1003/PJ.322/2006 PERMINTAAN PENEGASAN PPN ATAS TRANSAKSI MURABAHAH SDJP 2006 Berlaku
S - 1004/PJ.32/2006 PPN JASA LUAR NEGERI SDJP 2006 Berlaku
S - 1002/PJ.311/2006 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 25 ATAU YANG DIKECUALIKAN SDJP 2006 Berlaku
S - 986/PJ.331/2006 PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK A.N. PT. ABC (NPWP XXX) SDJP 2006 Berlaku
S - 985/PJ.313/2006 KEWAJIBAN MEMUNGUT PPh 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN INDUSTRI ATAU EKSPORT SDJP 2006 Berlaku
S - 983/PJ.313/2006 KEWAJIBAN MEMUNGUT PPh 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN INDUSTRI ATAU EKSPORT SDJP 2006 Berlaku
P - 16/BC/2006 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.010/2006 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR PERBC 2006 Berlaku
S - 978/PJ.332/2006 TANGGAPAN PERMOHONAN PENJELASAN ATAS STP NOMOR 00047/109/02/322/06 TANGGAL 10 FEBRUARI 2006 SDJP 2006 Berlaku
S - 981/PJ.341/2006 PERLAKUAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA - ARAB SAUDI SDJP 2006 Berlaku
88/PMK.010/2006 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR PMK 2006 Berlaku
SE - 09/PJ.75/2006 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-07/PJ.75/2006 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2006 TENTANG INSENTIF JURUSITA PAJAK DIRTEKTORAT JENDERAL PAJAK SEDJP 2006 Berlaku
PENG-02/KP.08/2006 PENGUMUMAN PENG 2006 Berlaku
S - 962/PJ.35/2006 TANGGAPAN ATAS KASUS DUGAAN KORUPSI DALAM PEMUNGUTAN FISKAL DI PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN SDJP 2006 Berlaku
S - 964/PJ.322/2006 NPWP PEMUNGUT PPN ATAS IMBALAN JASA AGEN PENJUALAN ORI DIREKTORAT PENGELOLAAN SUN, DITJEN PERBENDAHARAAN, DEPARTEMEN KEUANGAN RI SDJP 2006 Berlaku
S - 965/PJ.312/2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN SAHAM PADA HARGA PARI KE ANTAR PERUSAHAAN DALAM SATU GRUP SDJP 2006 Berlaku
S - 653/PJ.52/2006 PENGGUNAAN KURS PAJAK DALAM RUPIAH PENUH PADA FAKTUR PAJAK KELUARAN SDJP 2006 Berlaku
S - 652/PJ.52/2006 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENGENAAN PPN ATAS PROYEK PEMERINTAH SDJP 2006 Berlaku
S - 959/PJ.32/2006 PENEGASAN PERLAKUAN ATAS SSP PPN ATAS JASA PAJAK LUAR NEGERI SDJP 2006 Berlaku
S - 958/PJ.32/2006 PERLAKUAN PPN-PPnBM ATAS TRANSAKSI DENGAN UNICEF SDJP 2006 Berlaku
32/M-DAG/PER/10/2006 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU PMP 2006 Berlaku
732/KMK.02/2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 SAMPAI DENGAN 15 OKTOBER 2006 KMK 2006 Berlaku
87/PMK.07/2006 PENGURUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH PMK 2006 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.