LKLucky KartantoKantor Konsultan Pajak
Konsultasi Sekarang
Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
S - 188/PJ./2006 DATA RENCANA PENERIMAAN PPh PASAL 25 DAN PASAL 29 WPOPDN DAN PPh PASAL 21 TA 2007 SDJP 2006 Berlaku —
S - 1082/PJ.341/2006 PENJELASAN PENGENAAN PPh PASAL 26 SESUAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-SINGAPURA SDJP 2006 Berlaku —
561/Kep. 1020/2006 UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2007 PD 2006 Berlaku —
371/KM.1/2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 SAMPAI DENGAN 26 NOVEMBER 2006 KMK 2006 Berlaku —
561.4/78/2006 UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 PD 2006 Berlaku —
S - 1077/PJ.322/2006 PEMINJAMAN BERKAS/DATA WAJIB PAJAK OLEH TIM AUDIT DITJEN-DEPKEU RI SDJP 2006 Berlaku —
561/Kep.552-Huk/2006 PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA TANGERANG TAHUN 2007 PD 2006 Berlaku —
561/Kep.553-Huk/2006 PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 PD 2006 Berlaku —
561/Kep.554-Huk/2006 PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 PD 2006 Berlaku —
561/Kep.551-Huk/2006 PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 PD 2006 Berlaku —
561/Kep.555-Huk/2006 PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 PD 2006 Berlaku —
561/Kep.556-Huk/2006 PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 PD 2006 Berlaku —
S - 1069/PJ.341/2006 TANGGAPAN ATAS THE GRANT ASSISTANCE FOR CULTURAL GRASSROOTS PROJECTS DARI PEMERINTAH JEPANG SDJP 2006 Berlaku —
S - 1071/PJ.341/2006 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP ORGANISASI OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT SDJP 2006 Berlaku —
S - 1075/PJ.32/2006 SOSIALISASI PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA MENGENAI PPN DAN PPh PASAL 22, 23, 26 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2006 SDJP 2006 Berlaku —
188.44/479/TK.T/2006 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2007 PD 2006 Berlaku —
917/KMK.01/2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 617/KMK.01/2006 TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN TINGKAT PUSAT KMK 2006 Berlaku —
918/KMK.01/2006 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 618/KMK.01/2006 TENTANG CAP INSTANSI DAN CAP JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN TINGKAT PUSAT KMK 2006 Berlaku —
S - 714/PJ.51/2006 TANGGAPAN ATAS KONFIRMASI ATAS KONSEP RPP DAN DAFTAR PRODUK PERTANIAN PRIMER YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN SDJP 2006 Berlaku —
1409.a/XI/Tahun 2006 UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007 PD 2006 Berlaku —
SE - 05/PJ.22/2006 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 160/PJ/2006 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) SEDJP 2006 Berlaku —
360/KM.1/2006 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 SAMPAI DENGAN 19 NOVEMBER 2006 KMK 2006 Berlaku —
896/KMK.03/2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR II KMK 2006 Berlaku —
897/KMK.03/2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH I KMK 2006 Berlaku —
898/KMK.03/2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT III KMK 2006 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.