Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
PER - 18/PJ/2008 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA PERDJP 2008 Berlaku
SE - 25/PJ/2008 PENYESUAIAN PROSEDUR KERJA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TERKAIT PENGGUNAAN APLIKASI PEREKAMAN SPT LOKAL PADA SI DJP SEDJP 2008 Berlaku
SE - 26/PJ/2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 6/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEDJP 2008 Berlaku
PER - 19/PJ/2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN PERDJP 2008 Berlaku
PER - 20/PJ/2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR PERDJP 2008 Berlaku
S - 45/PJ.081/2008 PERMINTAAN DATA WP PJTKI SDJP 2008 Berlaku
64/PMK.02/2008 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2009 PMK 2008 Berlaku
303/KM.1/2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 APRIL SAMPAI DENGAN 04 MEI 2008 KMK 2008 Berlaku
63/PMK.03/2008 TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA PMK 2008 Berlaku
PER - 17/PJ/2008 PENGGUNAAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL PERDJP 2008 Berlaku
66/PMK.03/2008 TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 PMK 2008 Berlaku
65/PMK.02/2008 TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN DANA APBN YANG KEGIATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) PMK 2008 Berlaku
62/PMK.06/2008 TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PMK 2008 Berlaku
61/PMK.06/2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.07/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG PMK 2008 Berlaku
S - 889/PJ.02/2008 PENJELASAN PERPAJAKAN ATAS IMPORTASI UANG SDJP 2008 Berlaku
58/PMK.02/2008 BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PMK 2008 Berlaku
55/PMK.07/2008 PENETAPAN ALOKASI DANA SARANA DAN PRASARANA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2008 PMK 2008 Berlaku
56/PMK.07/2008 PENETAPAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2008 PMK 2008 Berlaku
57/PMK.07/2008 PENETAPAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2008 PMK 2008 Berlaku
286/KM.1/2008 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 APRIL SAMPAI DENGAN 27 APRIL 2008 KMK 2008 Berlaku
11 Tahun 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UU 2008 Berlaku
54/PMK.09/2008 KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN PMK 2008 Berlaku
SE - 23/PJ/2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEDJP 2008 Berlaku
SE - 19/BC/2008 PENOMORAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK, TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, PENYALUR, TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL (EA) ATAU MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) BERKAITAN DENGAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEDJBC 2008 Berlaku
53/PMK.04/2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.04/2006 TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA PMK 2008 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.