Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
SE - 45/PJ/2009 PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN SEDJP 2009 Berlaku
PENG - 07/PJ.09/2009 PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI PENG 2009 Berlaku
PENG - 06/PJ.09/2009 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENG 2009 Berlaku
379/KM.1/2009 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 APRIL SAMPAI DENGAN 19 APRIL 2009 KMK 2009 Berlaku
SE - 44/PJ/2009 TARGET PENAMBAHAN NPWP MELALUI EKSTENSIFIKASI WP OP TAHUN 2009 SEDJP 2009 Berlaku
68/PMK.04/2009 JENIS DAN BESARAN JAMINAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI PMK 2009 Berlaku
70/PMK.04/2009 PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN PMK 2009 Berlaku
69/PMK.04/2009 PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI PMK 2009 Berlaku
37 TAHUN 2009 NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH PD 2009 Berlaku
74/PMK.01/2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PMK 2009 Berlaku
KEP - 52/PJ/2009 PERPANJANGAN MASA TUGAS DAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA TIM ASSESSMENT CENTER DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPDJP 2009 Berlaku
SE - 42/PJ/2009 PENYAMPAIAN DAN PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA SEDJP 2009 Berlaku
SE - 43/PJ/2009 PERLAKUAN BPHTB TERHADAP PENGGANTIAN NAMA BADAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH SEDJP 2009 Berlaku
KEP - 53/PJ/2009 TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI KEPDJP 2009 Berlaku
73/PMK.01/2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN PMK 2009 Berlaku
KEP - 54/PJ/2009 PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE KANTOR, KODE SURAT, DAN CAP DINAS SEMENTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI KEPDJP 2009 Berlaku
358/KM.1/2009 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 06 APRIL SAMPAI DENGAN 12 APRIL 2009 KMK 2009 Berlaku
PER - 27/PJ/2009 TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI PERDJP 2009 Berlaku
P - 09/BC/2009 PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR PERBC 2009 Berlaku
19/BC.1/UP.9/2009 MUTASI PARA PEJABAT ESELON V DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPBC 2009 Berlaku
20/BC/UP.9/2009 MUTASI PARA PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPBC 2009 Berlaku
SE - 09/BC/2009 DATA REALISASI PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU SEDJBC 2009 Berlaku
62/PMK.01/2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PMK 2009 Berlaku
P - 08/BC/2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI PERBC 2009 Berlaku
331/KM.1/2009 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 MARET SAMPAI DENGAN 05 APRIL 2009 KMK 2009 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.