LKLucky KartantoKantor Konsultan Pajak
Konsultasi Sekarang
Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
740/KPTS/DISNAKERTRANS/2009 UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010 PD 2009 Berlaku —
94 TAHUN 2009 UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2010 DI PROVINSI RIAU PD 2009 Berlaku —
51 Tahun 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA UU 2009 Berlaku —
48 Tahun 2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN UU 2009 Berlaku —
188.44/533/TK.T/2009 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010 PD 2009 Berlaku —
SE - 104/PJ/2009 PELAKSANAAN CETAK MASSAL SPPT, STTS, DAN DHKP PBB TAHUN 2010 SEDJP 2009 Berlaku —
167 TAHUN 2009 UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2010 PD 2009 Berlaku —
PER - 60/PJ/2009 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI PERDJP 2009 Berlaku —
SE - 103/PJ/2009 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.011/2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-60/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI SEDJP 2009 Berlaku —
561/K.551/2009 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 PD 2009 Berlaku —
166 TAHUN 2009 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009 PD 2009 Berlaku —
67 TAHUN 2009 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA PD 2009 Berlaku —
1232/KM.1/2009 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 OKTOBER SAMPAI DENGAN 01 NOVEMBER 2009 KMK 2009 Berlaku —
561/Kep.506-Huk/2009 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 PD 2009 Berlaku —
KEP - 122/PJ/2009 REVISI DISTRIBUSI PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB dan BPHTB TAHUN ANGGARAN 2009 KEPDJP 2009 Berlaku —
PER - 59/PJ/2009 BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PERDJP 2009 Berlaku —
1208/KM.1/2009 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 SAMPAI DENGAN 25 OKTOBER 2009 KMK 2009 Berlaku —
SE - 102/PJ/2009 SOSIALISASI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2009 SEDJP 2009 Berlaku —
SE - 24/BC/2009 PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 25/BC/2009 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA SEDJBC 2009 Berlaku —
295/12/X/2009 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2010 DI PROVINSI GORONTALO PD 2009 Berlaku —
159/PMK.04/2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI PMK 2009 Berlaku —
42 TAHUN 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UU 2009 Berlaku —
SE - 101/PJ/2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-58/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEDJP 2009 Berlaku —
PER - 58/PJ/2009 TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDJP 2009 Berlaku —
SE - 98/PJ/2009 PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN SEDJP 2009 Berlaku —

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.