Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
S - 445/PJ.08/2011 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-73/PB/2011 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011 SDJP 2011 Berlaku
SE - 92/PJ./2011 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011 SEDJP 2011 Berlaku
213/PMK.011/2011 PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PMK 2011 Berlaku
132 TAHUN 2011 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011 PD 2011 Berlaku
1443/KM.1/2011 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 18 DESEMBER 2011 KMK 2011 Berlaku
210/PMK.07/2011 ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2011 PMK 2011 Berlaku
PER - 51/BC/2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-43/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU PERBC 2011 Berlaku
203/PMK.07/2011 ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2012 PMK 2011 Berlaku
204/PMK.05/2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.05/2011 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA PMK 2011 Berlaku
200/PMK.04/2011 AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI PMK 2011 Berlaku
S - 803/PJ.013/2011 TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK ATAS PEMERIKSAAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PENGELOLAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2010 PADA KEMENTERIAN KEUANGAN SDJP 2011 Berlaku
S - 433/PJ.08/2011 TINDAK LANJUT PENGAMANAN TARGET KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh PADA TAHUN 2011 SDJP 2011 Berlaku
S - 430/PJ.08/2011 LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN EXTRA EFFORT BULAN DESEMBER 2011 SDJP 2011 Berlaku
197/PMK.07/2011 ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 PMK 2011 Berlaku
1405/KM.1/2011 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 11 DESEMBER 2011 KMK 2011 Berlaku
198/PMK.07/2011 ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 PMK 2011 Berlaku
PER - 50/BC/2011 GUDANG BERIKAT PERDJP 2011 Berlaku
S - 1644/PJ.10/2011 APLIKASI PERSANDINGAN DATA FAKTUR PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN (PKPM) SDJP 2011 Berlaku
KEP - 312/PJ/2011 PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BARU BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA KEPDJP 2011 Berlaku
1363/KM.1/2011 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 04 DESEMBER 2011 KMK 2011 Berlaku
PENG - 14/PJ.09/2011 JAM PELAYANAN DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU (TPT) KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENG 2011 Berlaku
S - 419/PJ.08/2011 PENCATATAN PENERIMAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2011 SDJP 2011 Berlaku
S - 311/PJ/2011 LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK AKHIR TAHUN 2011 SDJP 2011 Berlaku
SE - 90/PJ/2011 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA PERUSAHAAN TERPADU (INTEGRATED) KELAPA SAWIT SEDJP 2011 Berlaku
S - 415/PJ.08/2011 PEMILIHAN 1500 WAJIB PAJAK BESAR PENENTU PENERIMAAN SDJP 2011 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.