LKLucky KartantoKantor Konsultan Pajak
Konsultasi Sekarang
Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatus
S - 127/PJ.311/1999 PPh PASAL 23 ATAS KOMISI PENJUALAN SDJP 1999 Berlaku
S - 92/PJ.44/1999 PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN/ORANG PRIBADI YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR (RESTITUSI PPh) SDJP 1999 Berlaku
S - 115/PJ.312/1999 PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA KONSTRUKSI/KONSULTAN DAN PPh ATAS MARKETING SURVEY/RESEARCH SDJP 1999 Berlaku
S - 107/PJ.313/1999 PENGENAAN PPh ATAS PEMBAYARAN KOMISI EKSPOR KE LUAR NEGERI SDJP 1999 Berlaku
S - 87/PJ.311/1999 PPh PASAL 26 ATAS DIVIDEN SDJP 1999 Berlaku
SE - 15/PJ.42/1999 PERUBAHAN/RALAT ATAS BUKU PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN SEDJP 1999 Berlaku
S - 72/PJ.313/1999 PERMOHONAN KONFIRMASI MENGENAI PERLAKUAN PPh ATAS IMBALAN JASA PENYEDIA TENAGA KERJA BERDASARKAN KONTRAK PENYEDIA JASA PENYEDIAAN BIDANG PRODUKSI WILAYAH UTARA SDJP 1999 Berlaku
S - 56/PJ.313/1999 PENJELASAN/KEBERATAN ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN SKB PPh PASAL 22 DAN 23 SDJP 1999 Berlaku
SE - 46/PJ./1999 PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1998 PADA HARI LIBUR DALAM BULAN MARET 1999 SEDJP 1999 Berlaku
SE - 03/PJ.24/1999 FORMULIR-FORMULIR KETETAPAN PPh FINAL DAN PPN ATAS IMPOR, PPN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN, PPN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN, PPN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, PPN ATAS JASA MEMBANGUN SENDIRI SERTA PPn BM ATAS SEDJP 1999 Berlaku
SE - 07/PJ.42/1999 PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPh SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996 SEDJP 1999 Berlaku
SE - 10/PJ.43/1999 BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS JASA PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM Q.Q SEDJP 1999 Berlaku
S - 36/PJ.332/1999 PERMOHONAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN ATAS WAJIB PAJAK KORBAN KERUSUHAN DAN PENGURANGAN PPH PASAL 25 SDJP 1999 Berlaku
SE - 03/PJ.43/1999 PENEGASAN TENTANG PELAKSANAAN PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 SEDJP 1999 Berlaku
SE - 01/PJ.41/1999 KEWAJIBAN PEMENUHAN PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG JUMLAH BRUTONYA KURANG DARI Rp. 60.000.000,00 SEDJP 1999 Berlaku
KEP - 13/PJ./1999 PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PENGGANTI LAMPIRAN FORMULIR 1721 A-1 DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721) KEPDJP 1999 Berlaku
SE - 02/PJ.24/1999 PENYESUAIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 FINAL ATAS BUNGA SIMPANAN KOPERASI (KP. PPh 2.7/BP-96) SEDJP 1999 Berlaku
S - 07/PJ.32/1999 PENJELASAN TERHADAP OBYEK PPN DAN PPh PASAL 22 SDJP 1999 Berlaku
S - 05/PJ.313/1999 PERNYATAAN KEBERATAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS THR SDJP 1999 Berlaku
SE - 01/PJ.8/1999 PEMASANGAN SPANDUK PERPAJAKAN DAN PELAYANAN SPT TAHUNAN PPh SEDJP 1999 Berlaku
S - 02/PJ.313/1999 PENJELASAN MENGENAI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN 1998 SDJP 1999 Berlaku
SE - 46/PJ.42/1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERLAKUAN PPh TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING SEDJP 1998 Berlaku
SE - 47/PJ.43/1998 PERLAKUAN PPh BAGI KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN PEMOTONGAN PPh YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN KONTRAK KARYA SEDJP 1998 Berlaku
S - 301/PJ.313/1998 PEMBEBASAN PPN, PPnBM DAN PPh PASAL 22 IMPOR SDJP 1998 Berlaku
S - 2766/PJ.52/1998 PERMOHONAN PENETAPAN KURS Rp. 6.000/USD UNTUK PPN DAN PPh KOMODITI IMPOR BULOG SDJP 1998 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.