Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
155/KM.1/2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 26 FEBRUARI 2012 KMK 2012 Berlaku
S - 280/PJ.10/2012 PEMUTAKHIRAN DATA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) TIDAK BENAR SDJP 2012 Berlaku
KEP - 35/PJ/2012 PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBA BILLING SYSTEM MPN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. KEPDJP 2012 Berlaku
S - 279/PJ.10/2012 e-FILING SPT 1770S DAN 1770SS SDJP 2012 Berlaku
S - 95/PJ.02/2012 PERLAKUAN PPN DAN PPnBM TERHADAP IMPORTASI DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN MAUPUN FASILITAS PENGEMBALIAN SDJP 2012 Berlaku
29/PMK.01/2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PMK 2012 Berlaku
132/KM.1/2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 19 FEBRUARI 2012 KMK 2012 Berlaku
S - 121/PJ.01/2012 TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SERENTAK SDJP 2012 Berlaku
SE - 05/PJ/2012 PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BA 015 UNTUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN DAN PENILAIAN TAHUN ANGGARAN 2012 SEDJP 2012 Berlaku
S - 86/PJ.02/2012 PENYAMPAIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SDJP 2012 Berlaku
S - 27/PJ.08/2012 TINDAK LANJUT KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DJP TERKAIT DATA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2011 SDJP 2012 Berlaku
S - 595/WPJ.19/KP.04/2012 HIMBAUAN PERCEPATAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2011 SDJP 2012 Berlaku
27/PMK.011/2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK PMK 2012 Berlaku
S - 23/PJ.08/2012 PENYAMPAIAN DAFTAR BANK DAN NOMOR REKENING PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMINDAHBUKUAN PBB SECARA ELEKTRONIK SDJP 2012 Berlaku
94/KM.1/2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 06 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 12 FEBRUARI 2012 KMK 2012 Berlaku
SE - 04/PJ/2012 PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEDJP 2012 Berlaku
PER - 05/PJ/2012 REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012 PERDJP 2012 Berlaku
PER - 03/PJ/2012 PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-68/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN PERDJP 2012 Berlaku
24/PMK.011/2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PMK 2012 Berlaku
23/PMK.011/2012 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 PMK 2012 Berlaku
SE - 02/PJ/2012 PROSEDUR PENERBITAN KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEDJP 2012 Berlaku
SE - 03/PJ/2012 PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEDJP 2012 Berlaku
PER - 04/PJ/2012 PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERDJP 2012 Berlaku
KEP - 29/PJ/2012 PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDAMPINGAN AWAL BEROPERASINYA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (KPDDP) MAKASSAR KEPDJP 2012 Berlaku
18/PMK.010/2012 PERUSAHAAN MODAL VENTURA PMK 2012 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.