Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
1/PMK.03/2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PMK 2015 Berlaku
01/KM.11/2015 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN 13 JANUARI 2015 KMK 2015 Berlaku
PENG - 00001/WPJ.24/KP.08/2015 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2014 PENG 2015 Berlaku
PENG - 00002/WPJ.24/KP.08/2015 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) BADAN TAHUN PAJAK 2014 WAJIB PAJAK KPP MADYA SIDOARJO PENG 2015 Berlaku
PER - 34/PJ/2014 UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN KE SELURUH KANTOR PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA PERDJP 2014 Berlaku
214/KMA/SK/XII/2014 JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KKMA 2014 Berlaku
255/PMK.03/2014 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PMK 2014 Berlaku
254/PMK.03/2014 TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK ATAU WAJIB PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PMK 2014 Berlaku
263 TAHUN 2014 KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PD 2014 Berlaku
253/PMK.03/2014 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PMK 2014 Berlaku
265 TAHUN 2014 PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2015 PD 2014 Berlaku
256/PMK.03/2014 TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PMK 2014 Berlaku
SE - 45/PJ/2014 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA HUNIAN MEWAH SEDJP 2014 Berlaku
PER - 33/PJ/2014 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK PERDJP 2014 Berlaku
267/PMK.011/2014 PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PADA TAHAP EKSPLORASI PMK 2014 Berlaku
KEP - 289/PJ/2014 PENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIOLAH DALAM RANGKA UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN KEPDJP 2014 Berlaku
PER-32/PJ/2014 TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL PERDJP 2014 Berlaku
59/KM.11/2014 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN 06 JANUARI 2015 KMK 2014 Berlaku
S - 9078/PB/2014 PEMBUKAAN LOKET LAYANAN PENERIMAAN NEGARA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SDPer 2014 Berlaku
243/PMK.03/2014 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PMK 2014 Berlaku
242/PMK.03/2014 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK PMK 2014 Berlaku
S - 1373/PJ.02/2014 SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAGI PKP ORANG PRIBADI SDJP 2014 Berlaku
58/KM.11/2014 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2014 KMK 2014 Berlaku
PENG - 4/PJ.02/2014 PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK PENG 2014 Berlaku
240/PMK.03/2014 TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) PMK 2014 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.