LKLucky KartantoKantor Konsultan Pajak
Konsultasi Sekarang
Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatus
S - 140/PJ.41/2002 LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh TAHUN 2002 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU SDJP 2002 Berlaku
S - 917/PJ.341/2002 ISTILAH PEDAGANG PENGUMPUL PADA PUNGUTAN PPh PASAL 22 SDJP 2002 Berlaku
SE - 03/PJ.13/2002 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2002 SEDJP 2002 Berlaku
S - 799/PJ.311/2002 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI ANGSURAN PPH PASAL 25 SDJP 2002 Berlaku
SE - 16/PJ.42/2002 RALAT BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN SEDJP 2002 Berlaku
S - 765/PJ.313/2002 PENEGASAN ATAS DASAR PENGENAAN PPH PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 SDJP 2002 Berlaku
S - 743/PJ.312/2002 PENGENAAN PPh 26 (4) ATAS PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN LUAR NEGERI SDJP 2002 Berlaku
S - 624/PJ.341/2002 PERLAKUAN PPh ATAS BUNGA YANG DIPEROLEH CENTRAL BANK OF CHINA DARI INDONESIA SDJP 2002 Berlaku
S - 623/PJ.312/2002 PPh ATAS PENGALIHAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH WAJIB PAJAK BADAN NON REAL ESTATE/DEVELOPER SDJP 2002 Berlaku
S - 611/PJ.312/2002 WETLANDS INTERNATIONAL TERMASUK SEBAGAI BUKAN SUBJEK PPh SDJP 2002 Berlaku
S - 821/PJ.52/2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, PPn BM, DAN PPh SDJP 2002 Berlaku
S - 302/PJ.7/2002 REVIEW PEMERIKSAAN SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR SDJP 2002 Berlaku
S - 698/PJ.52/2002 PPh 21 DAN PPN KPP WAJIB PAJAK BESAR SDJP 2002 Berlaku
S - 302/PJ.42/2002 PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULAR DAN KENDARAAN PERUSAHAAN SDJP 2002 Berlaku
SE - 12/PJ.43/2002 INTENSIFIKASI KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DAN PPN DALAM RANGKA PENINGKATAN POTENSI PERPAJAKAN SEDJP 2002 Berlaku
S - 428/PJ.312/2002 PENERAPAN PPh PASAL 23 SDJP 2002 Berlaku
SE - 11/PJ.43/2002 PENGANTAR TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-286/PJ/2002 TANGGAL 27 MEI 2002 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, JASA GIRO, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA SEDJP 2002 Berlaku
S - 516/PJ.52/2002 PERMOHONAN PERSETUJUAN IMPOR BARANG MODAL BERUPA MESIN DAN PERALATANNYA, UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPh SDJP 2002 Berlaku
KEP - 286/PJ/2002 PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, JASA GIRO DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA KEPDJP 2002 Berlaku
S - 157/WPJ.08/BD.04/2002 PERHITUNGAN UTANG PBB DENGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPh, PPN, DAN PPn BM SDJP 2002 Berlaku
S - 473/PJ.52/2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PPN DAN PPh IMPOR SDJP 2002 Berlaku
S - 395/PJ.52/2002 PERMOHONAN PENGHAPUSAN PPN DAN PPh TERUTANG SDJP 2002 Berlaku
S - 332/PJ.52/2002 REKOMENDASI PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN IMPOR, PPnBM, DAN PPh ATAS PATUNG MARMER RELIGIUS SDJP 2002 Berlaku
S - 279/PJ.312/2002 PPh FINAL BAGI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA SDJP 2002 Berlaku
S - 271/PJ.52/2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 22 SDJP 2002 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.