Database Regulasi

Basis data peraturan perpajakan yang terindeks rapi.

Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.

NomorJudul PeraturanJenisTanggalStatusDokumen
S - 86/PJ.13/2018 PEMBERITAHUAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL (PKP TOKO RETAIL) DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIN SDJP 2018 Berlaku
11/KM.10/2018 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 MARET 2018 SAMPAI DENGAN 13 MARET 2018 KMK 2018 Berlaku
PER - 07/PJ/2018 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK PERDJP 2018 Berlaku
PER - 04/BC/2018 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR PERBC 2018 Berlaku
13 TAHUN 2018 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME PPres 2018 Berlaku
PENG - 01/PJ.09/2018 PENEGASAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN PENG 2018 Berlaku
10/KM.10/2018 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 FEBRUARI 2018 SAMPAI DENGAN 06 MARET 2018 KMK 2018 Berlaku
20/PMK.04/2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA PMK 2018 Berlaku
SE - 02/PJ/2018 PETUNJUK PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN SEDJP 2018 Berlaku
6 TAHUN 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) PPres 2018 Berlaku
SE - 01/PJ/2018 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE SEDJP 2018 Berlaku
09/KM.10/2018 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 FEBRUARI 2018 SAMPAI DENGAN 27 FEBRUARI 2018 KMK 2018 Berlaku
PER - 06/PJ/2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE PERDJP 2018 Berlaku
19/PMK.03/2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN PMK 2018 Berlaku
17/PMK.010/2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PMK 2018 Berlaku
S - 54/PJ/2018 PEMBUATAN BILLING DAN PEMBAYARAN SKPKB SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK SDJP 2018 Berlaku
08/KM.10/2018 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 FEBRUARI 2018 SAMPAI DENGAN 20 FEBRUARI 2018 KMK 2018 Berlaku
16/PMK.01/2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.01/2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAN KETENTUAN LAIN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN PAJAK PMK 2018 Berlaku
18/PMK.010/2018 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP PMK 2018 Berlaku
15/PMK.03/2018 CARA LAIN UNTUK MENGHITUNG PEREDARAN BRUTO PMK 2018 Berlaku
S - 45/PJ.02/2018 PENEGASAN ATAS PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 SDJP 2018 Berlaku
KEP - 28/PJ/2018 PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK PERMUKAAN BUMI OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, ANGKA KAPITALISASI, HARGA UAP, DAN HARGA LISTRIK, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN PAJAK 2018 KEPDJP 2018 Berlaku
14/PMK.010/2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.011/2014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU PMK 2018 Berlaku
12/PMK.010/2018 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018 PMK 2018 Berlaku
07/KM.10/2018 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 FEBRUARI 2018 SAMPAI DENGAN 13 FEBRUARI 2018 KMK 2018 Berlaku

Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.